24 C
Makassar
Friday, March 29, 2024
HomePolitikKomitmen Anir-Lutfi: Tidak akan Gunakan Jabatan untuk Berbisnis

Komitmen Anir-Lutfi: Tidak akan Gunakan Jabatan untuk Berbisnis

- Advertisement -
- Advertisement -

PANGKEP, SULSELEKSPRES.COM – Pasangan Andi Nirawati-Lutfi Hanafi (Anir-Lutfi) berkomitmen memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bila diamanahkan memimpin Kabupaten Pangkep selama lima tahun ke depan.

“Kami berkomitmen ketika diamanahkan masyarakat Pangkep, maka kami tidak akan menggunakan jabatan bupati dan wakil bupati untuk berbisnis dan untuk kepentingan keluarga atau kelompok,” tegas Lutfi Hanafi dalam debat publik Pilkada Pangkep, Minggu (1/11/2020).

Pernyataan tegas ini menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 2 mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dipaparkan Lutfi, peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan adalah salah satu upaya memberantas korupsi sekaligus meningkatkan pelayanan publik.

Untuk itu, kata dia, Anir-Lutfi berjanji memberikan tambahan insentif bagi aparat pemerintahan dari yang level RK, RT, RW hingga kepala dusun.

BACA: Anir-Lutfi Kompak Berbagi Peran di Debat Perdana Pilkada Pangkep

“Demi menjaga mutu kinerja aparat pemerintahan maka kami akan memberikan insentif kepada tenaga honorer perbulan Rp1 sampai 2 juta. Kami juga programkan penambahan tunjangan lauk pauk bagi seluruh ASN dan memberikan tunjangan kinerja yang adil dan merata bagi seluruh OPD,” jelas Lutfi.

Anir turut menambahkan, pengelolaan sistem pemerintahan berlandaskan Permenpan No 25 tahun 2020 tentang road map birokrasi pemerintahan 2020-2024.

“Jika kami diamanahkan maka kami akan selalu menjalankan pengelolaan pemerintahan sesuai dengan peraturan Permenpan no 25 tahun 2020. Itu adalah dasar kami bekerja. Yang mana, hal terpenting yang harus diubah adalah mindset bekerja dan karakteristik budaya kerja dalam pemerintahan,” kata Anir, mantan anggota Komisi A DPRD Sulsel.

Debat publik perdana ini mengusung tema tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, pelayanan publik, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta kebijakan menangani pandemi Covid-19.

BACA JUGA :  Mengenal Lebih Dekat Anir, Cabup Pertama Perempuan di Pilkada Pangkep
spot_img

Headline

Populer