23 C
Makassar
Kamis, Agustus 18, 2022
BerandaMetropolisKPK Usut Aset Pemkot yang Bermasalah

KPK Usut Aset Pemkot yang Bermasalah

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah Kota Makassar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri aset-aset milik Kota Makassar yang saat ini masih belum dikuasai secara penuh.

Kehadiran KPK dalam rangka monitoring dan evaluasi terutama menyangkut aset-aset pemkot Makassar yang bermasalah.

Koordinator Wilayah VIII Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution, mengatakan bahwa pihaknya baru mendengar adanya aset dari Kota Makassar yang bermasalah hingga saat ini.

BACA: Danny Kembali Bakal Lantik Puluhan Pejabat

“Kita baru mendengar permasalahan-aset aset yang ada di Makassar. Ada beberapa aset kurang lebih sekitar 25 item aset bermasalah di Kota Makassar,” ujar Adliansyah di kantor Balaikota Makassar, Senin (29/4/2019).

Aset bermasalah tersebut, kata Adliansyah, berupa aset tanah dan bangunan. Melalui monev tertutup ini, akan dibahas soal langkah taktis dalam menyelesaikannya.

“Itu kita simpulkan ditangani oleh siapa. Nanti akan ditangani oleh kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara tetapi ada juga mungkin diminta bantuan BPN (badan pertanahan nasional), khususnya sertifikasi daripada aset,” katanya.

Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyerahkan sejumlah aset kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Totalnya ada 700 persil. Aset itu berupa fasilitas umum-fasilitas sosial (fasum-fasos) yang sebelumnya dikuasai pihak ketiga.

“(Aset) Yang tidak disetor, yang dikuasai orang. Kemudian yang direbut orang, diduduki orang, dan sengaja dihilangkan orang,” ujar Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, waktu itu.

Penyerahan daftar aset merupakan bentuk rangkaian koordinasi dan supervisi pemerintah dengan lembaga antirasuah. Salah satunya terkait manajemen aset pemerintah daerah.

Daftar aset tersebut akan diteliti KPK untuk dipastikan riwayat dan status kepemilikannya, mengapa aset yang dimaksud bisa digunakan atau dikelola pihak di luar pemerintah.

BACA JUGA :  DPP Gerindra Ancam Laporkan Cak Imin ke KPK
Aset-aset tersebut sendiri telah dikuasai orang lain sebelum Danny menjabat sebagai wali kota.
Penulis: M. Syawal
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Headline