BerandaPolitikKPU Parepare Himbau Caleg Unggul Segera Setor LHKPN

KPU Parepare Himbau Caleg Unggul Segera Setor LHKPN

- Advertisement -

PAREPARE, SULSELEKPSRES.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, menghimbau kepada Calon Legislatif (Caleg) yang unggul berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara (RHPPS) Tingkat Kota Parepare, untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal tersebut, diungkapkan Ketua KPU Parepare, Hasruddin Husain saat dikonfirmasi, Selasa (11/06/2019).

Dia mengatakan, dengan berakhirnya proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, maka dimohon kerjasama kepada Caleg unggul guna mendukung pelaporan LHKPN untuk dilaporkan secepatnya.

BACA: Inilah Komitmen Brimob Batalyon C Usai Pengumuman Resmi KPU

“Terkait pelaporan LHKPN ini, perlu kami sampaikan bahwa batas akhir penyerahan tanda terima adalah 7 hari setelah Penetapan Calon Terpilih dari KPU. Intinya, jika disetor lebih awal, tentu lebih baik, dan dihimbau dimasukkan pada bulan Juni ini,” katanya.

Sekadar diketahui, jika calon terpilih tidak menyerahkan tanda terima LHKPN, maka KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan, dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik.

Adapun, aturan soal Caleg terpilih yang tak dilantik jika belum menyetor LHKPN yang dimaksud, terdapat pada pasal 37 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

(1) Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

(2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota anggota DPR, tentang penetapan calon terpilih DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur.

Penulis : Luki Amima