MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Panitia seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2019-2023, menuai banyak banyak kritikan dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Pansel telah mengumumkan 20 nama Calon Pimpinan (Capim) KPK, pada 23 Agustus 2019 lalu.
Mereka yang lulus tes assesment profile diataranya berasal dari institusi atau latar belakang ; Anggota POLRI, Kejaksaan, Auditor BPK, Hakim, Aparat Sipil Negara (ASN), Advokat/praktisi Hukum dan Akademisi.
Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulawesi Selatan yang merupakan aliansi masyarakat sipil yang bergerak dan peduli terhadap isu pemberantadsan Korupsi menilai bahwa, diantara nama-nama yang lulus seleksi tersebut dinilai memiliki rekam jejak yang buruk dalam proses pemberantasan korupsi. Selain itu diantara mereka juga terdapat yang tidak memiliki kepatuhan hukum dalam melaporkan harta kekayaan (LHKPN), sebagai pejabat Negara.
BACA: Disoroti PMII, Kasatreskrim Polres Bone : Kami Bekerja Sesuai Prosedur
Dalam aksi yang dilakukan MARS, Jum’at (30/8/2019) di Makassar, dalam pernyataan sikapnya setidaknya menuntut beberapa hal untuk diperhatikan dalam proses tahapan seleksi berikutnya yang akan memutuskan 10 nama yang akan lulus, diantaranya MARS mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk mencoret nama-nama Calon Pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak yang buruk dalam hal pemberantasan korupsi dan tidak patuh melaporkan LHKPN.
Divisi Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi LBH Makassar, Andi Haerul Karim turut memberi komentar terkait proses seleksi Capim KPK yang dinilai bermasalah ini. Menurut Haerul, Presiden harus menunjukkan ketegasan dalam agenda pemberantasan korupsi.
“Jokowi seharusnya menjadi Presiden yang pro dan tegas terhadap pemberantasan korupsi” tegasnya
Haerul meminta agar presiden Jokowi punya keberanian mencoret nama-nama Capim KPK yang dianggap memiliki masalah, yang tidak menunjukan kepatuhan terhadap hukum, dan rekam jejak yang baik dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Jokowi harusnya berani mencoret Capim KPK yang bermasalah dan terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat” tambahnya.
Sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi dan agenda pemberantasan Korupsi, KPK harus dipimpin oleh orang-orang yang terbukti dalam rekam jejaknya memiliki integritas.
“KPK harus dipimpin oleh orang yang memiliki integritas dan memahapi semangat pemberantasan korupsi yang lahir dari mandat reformasi”. tutup Haerul saat ditemui di LBH Makassar.
Selain menyorot nama-nama Capim KPK yang lulus, MARS juga memberi kritikan terhadap Pansel. ”Kepada panitia seleksi pimpinan KPK agar transparan dan akuntabel kepada rakyat Indonesia” tertulis dalam selebaran tuntutan aksi pagi tadi (30/8/2019).
MARS juga memberikan himbauan agar masyarakat Indonesia untuk bersatu selamatkan KPK dari segala bentuk upaya pelemahan yang dilakukan oleh kelompok yang berkepentingan.
Penulis: Ismail