BONE,SULSELEKSPRES.COM – Nelayan Pa’Gai Kabupaten Bone yang tergabung dalam Asosiasi Nelayan Purse Seine (ANPS) menggelar Forum Group Discussion (FGD), membahas dampak kenaikan harga BBM terhadap nelayan, berlangsung di Area PPI Lonrae, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Minggu (4/9/2022).
Turut hadir serta bertindak selaku pembicara yakni Ketua Komisi 2 DPRD Bone Andi Muhammad Idris Rahman, perwakilan Dinas Perikanan Bone, HNSI, dan pengelola SPBU Ahmad Yani.
Kepala Bidang Kenelayanan Dinas Perikanan Bone A Sukiman, mengatakan keputusan menaikkan BBM ini tentu telah melalui proses pengkajian yang matang.
“Mungkin inilah jalan yang terbaik, yang harus ditempuh pemerintah. Saya harap nelayan bisa memahami,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi 2 DPRD Bone Andi Muhammad Idris Rahman, juga menyampaikan kenaikan BBM ini merupakan bencana yang harus kembali dihadapi masyarakat.
“Tentu dengan kenaikan BBM ini akan memicu kenaikan harga-harga. Bukan hanya harga ikan, bahkan harga manusia pun akan naik,” ujarnya.
Di tengah kondisi ini, Legislator Golkar Dapil 4 ini berharap agar pihak SPBU mampu memberi kemudahan terhadap nelayan dalam mendapatkan BBM bersubsidi (solar)
“Karena jangan sampai harganya sudah naik, terus nelayan pun masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi,” pintanya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Bone, Muh Ilyas, mengharapkan kedepan nelayan lebih mudah dalam mendapatkan BBM bersubsidi.
“Kalau masalah harga, mau tidak mau kami terima, karena ini sudah ditetapkan naik,” ujarnya.
Terpisah, pengelola SPBU Ahmad Yani, Sukriadi, menegaskan bahwa pihaknya dalam menjual BBM bersubsidi terikat dengan regulasi yang ada.
“Kami tidak bisa keluar dari regulasi itu, karena kami takut kena sanksi pengurangan kuota,” bebernya.
Koordinator Dewan Pembina ANPS Bone, Budiman, pada FGD ini meminta hasil rekomendasi RDPU terkait kelangkaan BBM bersubsidi di kalangan nelayan yang digelar di DPRD Bone beberapa waktu lalu, dijalankan dengan baik.
“Karena dari hasil investigasi kami di lapangan, pengawasan ketat yang menjadi rekomendasi RDPU kemarin tidak dijalankan,” ujarnya kepada sulselekspres.com.
Menurut, Budiman dalam hal pengawasan ini perlu dibentuk tim satgas yang melibatkan sejumlah pihak, baik TNI -Polri, pemerintah maupun masyarakat.
“Jadi kalau misalnya ada oknum petugas yang bermain, kalau dia polisi, kita panggil propam untuk mengamankan. Begitu juga kalau dari TNI, ada POM yang bisa amankan,” jelasnya.
