MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto, menilai Andi Amran Sulaiman layak untuk menggantikan Moeldoko, jika memang benar-benar mundur dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) republik Indonesia.
Diketahui, pasca gagal melakukan kudeta di tubuh Partai Demokrat, banyak pihak yang menilai bahwa Moeldoko sebaiknya mundur saja dari jabatan Kepala KSP, ketimbang mempermalukan internal KSP atas kegagalannya.
Hal ini juga disampaikan oleh Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, yang meminta Moeldoko mengambil langkah terhormat untuk tidak menjadi beban pemerintah usai Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Merujuk dari wacana tersebut, Ali Armunanto menilai, ada banyak figur yang tentu aangat potensial dan layak menggantikan Moeldoko, tidak terkecuali Amran Sulaiman. Sebab, latar belakang pengalamannya menjadi Menteri Pertanian cukup menjadi alasan kelayakannya.
“Ada banyak nama yang potensial, tergantung kebutuhan pemerintah seperti apa. Saat ini pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi. Kalaupun Moeldoko diganti sebaiknya posisinya digantikan oleh seorang ahli ekonomi yang bisa memberi pertimbangan dan masukan kepada Presiden terkait kebijakan ekonomi yang akan diambil,” ujar Ali, Senin (5/4/2021) sore.
“Terlepas dari itu, Amran Sulaiman saya rasa punya kompetensi menduduki jabatan KSP. Apalagi dia Mantan Menteri Pertanian yang punya pengalaman dalam mengelola kebijakan negara, khususnya di sektor pertanian. Jadi menteri saja tidak gampang. Apalagi beliau 5 tahun menjabat itu,” lanjut Ali.
Lebih lanjut Ali mengatakan, jika kompetensi di bidang manajemen bisnis dan pertanian yang dibutuhkan pemerintah, sudah komplit dalam diri Amran Sulaiman. Sehingga, menjadi hal yang sangat kompeten bagi Amran untuk menduduki jabatan Ring satu istana tersebut.
Ali juga menyebut, selain Amran Sulaiman, juga banyak nama lain. Tergantung proses seleksi nantinya. Karena akan ada juga faktor-faktor lain selain kompetensi.
“Yakni faktor koneksi politik. Jadi pertarungan menduduki jabatan KSP akan sengit juga. Karena jabatan KSP itu Ring satu kepala negara,” tekannya.
Sebelumnya, Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menyebut keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang membuat Moeldoko tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri sebagai kepala KSP.
Karena jika tidak mundur, Moeldoko hanya akan menjadi beban Presiden Joko Widodo.
Karena seharusnya presiden dikelilingi oleh orang-orang yang cakap, yang mengerti kondisi negara, yang mengerti situasi politik secara lebih universal dengan umbrella view yang hebat.
“Jadi tidak ada pilihan lain bagi Pak Moeldoko untuk mengundurkan diri sebelum tanpa harus diminta mundur. Harusnya, demi Indonesia, katanya kan Pak Moeldoko bicara selalu begitu demi Indonesia, demi presiden, memang seharusnya beliau mengundurkan diri,” ujar Hendri Satrio, belum lama ini.
