MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Posisi mantan Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto (Danny) semakin melemah jelang Pilwalkot Makassar 2020 mendatang. Disebabkan banyaknya kantong-kantong kekuatan Danny yang berbalik menjadi lawan.
Hasil riset PT General Survei Indonesia (GSI) menunjukkan tren elektabilitas Danny Pomanto jatuh bebas dari 43,1 persen pada September 2019 turun ke angka 32,4 persen pada November 2019. Sementara calon penantang mengalami tren kenaikan elektabilitas yang signifikan.
“Sementara elektabilitas Appi yang dulu hanya 16,4 persen di bulan September, naik menjadi 25 persen di bulan November. Begitupun Ical juga naik dari 8,5 persen menjadi 14,3 persen. Posisi seperti ini sangat berbahaya bagi calon incumbent,” papar Direktur Eksekutif PT GSI, Herman Lilo.
Dia melanjutkan, kecenderungan elektabiltas incumbent dalam sebagian besar pilkada adalah turun seiring munculnya penantang. Sangat jarang ditemukan kasus elektabilitas incumbent yang grafiknya naik.
“Karena sulit mempertahankan kepuasan publik dalam pilkada. Apalagi jika tidak ada prestasi besar yang ditunjukkan incumbent selama memimpin. Berbeda dengan penantang yang belum memiliki celah yang bisa dievaluasi oleh publik. Faktor lain adalah hilangnya power Danny di lingkaran birokrasi semenjak plt Walikota menjabat dan dikembalikannya pejabat-pejabat yang dimutasi Danny ke posisi semula,” terangnya.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Dr Sawedi Muhammad juga menilai kekuatan Danny semakin melemah. Menurutnya mesin-mesin pemenangan Danny tidak lagi seefektif 2018 lalu.
“Makasaar ini tidak seperti Kota Surabaya, di mana kepuasan publik terhadap Walikota Tri Rismaharini sangat kuat. Atau periode kedua Nurdin Abdullah di Bantaeng kemarin. Mengapa? Sebab tidak ada prestasi Danny sebagai walikota yang bisa membuat geleng-geleng kepala atau mencengangkan. Artinya prestasi Danny biasa-biasa saja,” jelasnya.
“Itulah salah satu alasan, mengapa muncul banyak bakal calon yang ingin mencoba peruntungan di Pilwalkot. Karena incumbent sudah tidak terlalu kuat,” lanjutnya.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr Abdi juga menilai demikian. Menurutnya corak preferensi politik perkotaan dengan kabupaten sangat berbeda jauh.
“Dalam perang kampung, jika masyarakat sudah diberi uang maka komitmen untuk memilih calon itu sulit berubah. Tapi dalam perang kota, pemilih di perkotaan menentukan pilihannya sendiri secara independen. Dalam detik, dalam hari, bisa berubah seketika,” tandas Abdi.
Penyebabnya adalah tingkat kedewasaan berpolitik warga perkotaan yang lebih mature/matang. Mengingat tingkat Pendidikan warga perkotaan lebih tinggi dibanding warga pedesaan.
“Yang perlu digaris bawahi adalah fakta bahwa pejabat camat dan lurah hari ini adalah orang-orang yang dulunya di mutasi oleh Danny Pomanto dan dikembalikan ke posisi semula oleh kebijakan Plt Walikota, Gubernur Sulsel dan Mendagri,” tambah Direktur Eksekutif Nurani Strategic Dr Nurmal Idrus.
