26 C
Makassar
Rabu, Juli 6, 2022
BerandaPolitikPengamat Soroti Parpol Saat Pemilu

Pengamat Soroti Parpol Saat Pemilu

Kelas Online Pemilu KPU Makassar

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELESKPRES.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menggelar diskusi secara online dengan menghadirkan Dosen Ilmu Politik FISIP dan Ilmu Politik UINAM sebagai narasumber.

Dosen Ilmu Politik FISIP Unhas, A. Naharuddin mengatakan bahwa salah satu elemen yang penting dalam pelaksanaan Pemilu adalah partai politik. Pemilu dan partai tidak bisa dipisahkan.

“Jadi kalau saya piramidakan itu ada partai, penyelenggara dan masyarakat,”terangnya, Jumat (17/7/2022).

BACA JUGA :  Debat Ketiga Dipastikan Berlangsung di Luar Makassar

Dalam kegiatan tersebut hadir sejumlah pemateri lain di antaranya Fajar selaku Dosen Ilmu Politik UINAM, dan Gunawan Mashar selaku Komisioner KPU Makassar.

Namun hanya saja fenomena parpol di dalam pagelaran pemilu atau dalam atmosfer demokrasi negara selalu berjalan di luar dari hal yang diidealkan.

“Kita disuguhi kenyataan partai sebagai sumber korupsi, hanya mengejar kepentingan dan ini sudah sering didengar. Malah ada yang menganggap parpol hanya seperti event organizer. Baru sibuk ketika menjelang dan proses pemilu dilaksanakan,” ujar Naharuddin.

BACA JUGA :  Soal Penarikan Barang Elektronik, Komisioner Salahkan Sekretaris KPU Makassar

Naharuddin berharap partai politik harus hadir untuk memberikan pendidikan politik pada rakyat. Juga partai hadir dengan mengelola isu strategis masyarakat.

“Jangan jadi event organizer. Jadi kita sering lihat partai menggelontorkan dana melakukan aksi sosial. Itu sah saja tapi apakah itu tujuan utama partai didirikan. Parpol harus melakukan politic education pada masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA :  KPU Makassar Segera Luncurkan Pilwali Makassar

Sementara Fajar menyoroti bagaimana partai politik menjadi oligarki. Ia menjadi lembaga pengontrol peran kontrol negara. Menjadi Sekelompok orang memiliki koalisi dengan politik.

“Mereka terpilih jadi bagian oligarki sampai susah membedakan fungsi pejabat publik dan menjadi anggota DPRD apakah dia menjalankan fungsi pejabat publik atau pebisnis,” ujarnya.

spot_img
spot_img

Headline