SULSELEKSPRES.COM – China belum terlalu yakin perang dagang segera berakhir. Meskipun Amerika Serikat dan China baru saja menyelesaikan perundingan dagang fase pertama.
Pekan ini Pemerintah China mengeluarkan larangan bagi semua kantor pemerintahan China dan layanan publik menggunakan hardware dan software dari perusahaan asing dalam tiga tahun mendatang.
Seperti dilansiri dari CNBC Indonesia, Sabtu (14/12/2019). Kebijakan ini disebut akan melukai Microsoft, Dell & HP.
Diperkirakan 20-30 juta peralatan asing akan digantikan di China. Hingga berita ini diluncurkan China Securities, yang mengeluarkan laporan tersebut belum merespons permintaan penjelasan dan konfirmasi dari CNBC International.
Menurut Neil Campling, analis Mirabaud Securities, kebijakan China ini untuk melindungi negara dari perang dagang yang terus berkecamuk dan belum jelas selesainya kapan.
“China ingin memastikan operasinya tak terganggu karena perang dagang,” jelasnya.
BACA:Â 5 Fakta The Great Wall of China yang Wajib Anda Ketahui
BACA:Â Said Didu Kritik Pelibatan China Bangun Ibu Kota Baru di Kaltim
BACA:Â Sri Mulyani Tanggapi Perdagangan Amerika-China Memanas
Namun ada pula yang menganggap ini sebagai bentuk balasan perlakuan AS ke Huawei. Presiden Donald Trump memang telah melarang kantor pemerintahan menggunakan perangkat buatan Huawei.
Untuk diketahui, walaupun kantor pemerintahan China kebanyakan menggunakan Personal Computer (PC) produksi dalam negeri seperti Lenovo, software yang digunakan tetaplah Microsoft.
Kantor pemerintahan China juga diketahui menggunakan hardware buatan Dell dan Hewlett Packard (HP) yang berasal dari Negeri Paman Sam. Sementara itu, PC rakitan Lenovo juga menggunakan prosesor Intel yang lagi-lagi berasal dari AS.
Hingga kini, China belum memiliki alternatif terhadap Windows besutan Microsoft yang merupakan operating system untuk PC paling populer di dunia. Pada tahun ini, sejatinya Huawei yang merupakan raksasa telekomunikasi asal China merilis Harmony OS yang merupakan operating system besutannya sendiri, namun hingga kini belum jelas apakah operating system tersebut akan bisa digunakan untuk kepentingan pemerintah.
