JAKARTA, SULSELEKSPRES.COM – Ketua demisioner DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid sukses mengendalikan forum Musda X Golkar Sulsel.
Ia adalah sosok penentu dalam proses panjang lika liku pelaksanaan musda hingga berjalan mulus dan happy ending, mulai dari awal hingga akhir.
Sejak memutuskan memindahkan lokasi Musda dari Makassar ke Ibu Kota Jakarta, NH bisa dikatakan mengendalikan sepenuhnya jalannya musda, mulai dari hal teknis hingga pengendalian podium dan forum.
Faktanya, sejak Musda digulirkan, NH mampu mengendalikan forum baik dalam arena maupun diluar.
Itu terlihat dengan keaktifannya membangun komunikasi dengan empat kandidat ketua yang sehingga membuat kondusifitas musda terjaga dan tak meruncing.
Tak hanya itu, NH juga mampu menjadi jembatan antara forum musda dengan DPP.
Semua instruksi DPP lewat NH dan seluruh keinginan forum musda ia menjadi fasilitator ke DPP dan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Terbukti, saat Musda kembali dilanjutkan, Jumat, (7/8/2020) pukul 15.30 Wib. Suasana forum kembali memanas karena memasuki proses verifikasi dukungan kandidat.
Pasalnya, setiap kandidat harus mencapai syarat dukungan Voters minimal 30 persen dari total 30 pemilik suara atau 9 dukungan.
Syarat dukungan itu tak boleh ganda karena jika ganda praktis langsung dibatalkan.
Muhiddin Said yang bertindak sebagai pimpinan sidang kemudian mempersilakan Ketua SC Arfandy Idris, melaporkan hasil verifikasi syarat calon.
Sontak, suasana memanas karena dari laporan Arfandy hanya Hamka B Kady yang diketahui memenuhi angka minimal itu.
Atas kondisi itu, Muhiddin kemudian mempersilakan Nurdin Halid untuk menengahi persoalan yang ada.
NH kemudian tampil di podium dan memberikan penjelasan serta pendapat mengenai situasi itu.
Ketika banyak pendukung Hamka Kady yang mendesak agar musda dilanjutkan dengan hanya Hamka sebagai calon tunggal sesuai aturan syarat pencalonan di PO 02/2020, NH yang juga Wakil Ketua Umum DPP Golkat memperlihatkan kepiawaiannya dalam mengendalikan konflik.
NH langsung menawarkan kepada forum sebuah jalan tengah dimana ia menggunakan ketentuan Pasal 70 dalam AD/ART Golkar.
Pasal tersebut menyebutkan pemilihan ketua Golkar mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga DPP dilakukan dan diputuskan langsung oleh forum musyawarah.
“Dengan menggunakan ketentuan di Pasal 70 AD/ART itu maka empat kandidat ini bisa kita putuskan maju kepencalonan jika forum memang menginginkan,” katanya.
Pernyataan NH itu langsung membuat riuh ruang sidang. Teriakan takbir membahana ketika NH masih berdiri di podium. Forum mengelu-elukan solusi jalan tengah yang disampaikan NH.
Beberapa saat setelah NH turun dari podium, Muhiddin sejak awal menjadi pemangku sidang langsung meminta persetujuan pemilik suara yang kemudian langsung disetujui untuk meloloskan empat kandidat ke pencalonan.
Muhiddin kemudian memutuskan NH diutus forum musda untuk membawa empat kandidat ke Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Usai Maghrib, NH membawa empat nama itu ke Airlangga. Dalam konsultasi NH dengan Airlangga, sang ketua umum menyampaikan ke NH agar Ketua Golkar Sulsel dikembalikan ke forum musda untuk memutuskan.
Atas instruksi itu, NH kembali ke The Sultan Hotel tetapi tak langsung masuk ke arena Musda. NH memilih mengumpulkan empat kandidat di kamarnya di Lantai 15 The Sultan.
Ia kemudian memanggil Hamka, Supriansa, Syamsuddin dan Taufan, untuk menyampaikan pesan Airlangga.
Proses negosiasi empat kandidat yang dipimpin NH, berjalan sekira 3 jam. Setelah lama berdebat dengan argumen masing-masing, NH dan empat kandidat memutuskan Taufan Pawe sebagai Ketua Golkar Sulsel 2020 – 2025.
Keputusan menunjuk Taufan oleh karena adanya syarat Airlangga yang meminta siapapun ketua Golkar Sulsel harus berani berkontestasi dalam Pilgub Sulsel 2023. Taufan dengan tegas menyatakan sanggup.
Tak menunggu lama, setelah empat kandidat mencapai kemufakatan, NH membawa empat kandidat ke dalam ruang sidang.
Setelah skorsing sidang dibuka, Supriansa langsung didapuk sebagai juru bicara empat kandidat dan langsung menyampaikan hasil kemufakatan mereka untuk menunjuk Taufan Pawe sebagai Ketua Golkar pengganti Nurdin Halid.
