MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) kota Makassarmengeluhkan berbagai kendala yang mereka alami pada saat melakukan sensus penduduk.
Hal itu dipicu oleh terjadinya penolakan dari sejumlah warga kepada petugas mereka di lapangan. Padahal, petugas merrka sudah dilengkapai dengan alat pelindung diri (APD) yang maksimal, seperti masker, kaos tangan, dan berbagai APD lainnya.
Menurut keterangan kepala Pelaksana Harian BPS Makassar, Hafid, setidaknya ada 854 petugas sensus yangbturun ke 15 kecamatan yang ada di kota Makassar, dan semuanya dipastikan bebas dari penularan Covid-19.
“Ada 854 petugas kami yang tersebar di 15 kecamatan, semua dijamin bebas Covid-19. Sebelum ke lapangan kita rapid test dulu. Jika ada reaktif, kita istirahatkan,” ujar Hafid, saat menemui Pj walikota Makassar di gedung Balaikota Makassar.
“Petugas kami juga dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, handsanitizer, dan perlengkapan yang selalu dijaga kebersihannya,” lanjutnya, Selasa (8/9/2020).
Lebih lanjut Hafid berharap, sensus penduduk 2020 yang dikerjakan mulai tanggal (1/9/2020) lalu sampai (25/9/2020) mendatang, bisa mencapai target 100 persen.
Saat ini pihaknya baru mencapai 30% atau 148.000 KK, dari total target 336.389 KK. Ia menambakan, sensus penduduk saat ini dirancang lebih sederhana dari sebelumnya 22 pertanyaan menjadi empat pertanyaaan saja, seperti jumlah penduduk, alamat, jenis kelamin, dan kepemilikan NIK.
Untuk memperlancar kegiatan petugas sensus di lapangan, pihak BPS kita Makassar meminta bantuan kepada pemerintah kota Makassar untuk mensosialisasikan pentingnya sensus penduduk.
“Untuk itu kita butuhkan dukungan pemkot dengan menggelar sosialisasi bersama camat dan lurah dalam waktu dekat ini. Karena dukungan perangkat daerah hingga RT/RW sangat berarti bagi kami dalam mencapai target,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat walikota Makassar, Rudy Djamaluddin, menyatakan diri siap memberi dukungann kepada BPS Makassar dalam memutakhirkan data kependudukan warga Indonesia.
Menurut Rudy, data penduduk merupakam kunci utama penunjang kesuksesan dalam proses pembangunan dan pelayanan daerah.
“Basis data itu pondasi untuk kesuksesan suatu pelayanan dan kebijakan pemerintah daerah. Kalau data kacau, keputusan selanjutnya pasti kacau. Kita lihat data bansos, selalu tidak tepat, karena apa, karena datanya tidak valid,” beber Rudy.
Rudy juga mengusulkan Indonesia kedepannya bisa memiliki data tunggal akurat berbasis kependudukan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat jika menemukan kendala administrasi.
“Jadi kalau ada data tunggal akurat, urus SIM atau kredit, tidak perlu lagi ada surat pengantar. Administrasi kita sangat menyusahkan masyarakat, bahkan orang keadaan darurat saja di Rumah Sakit, bisa tidak ditangani karena proses administrasi,” jelasnya.
