SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah diminta segera menetapkan aturan untuk membatasi diskresi rumah sakit (rs) swasta dalam penerapan vaksinasi covid-19. Meski pemerintah belum menetapkan ketentuan terkait vaksinasi subsidi maupun mandiri.
Namun, sejumlah rumah sakit mulai membuka pendaftaran untuk vaksinasi dan menetapkan harga.
Sebelumnya pemerintah menetapkan standar harga, harga pemeriksaan covid-19 di rumah sakit beragam, mulai dari Rp500 ribu sampai jutaan
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah menilai langkah yang dilakukan sejumlah rumah sakit itu sesungguhnya menyalahi aturan.
“Tentu menyalahi aturan. Karena kan seharusnya menunggu sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa regulasi, apakah swasta itu dibolehkan (melakukan vaksinasi),” katanya dikutip dari CNNIndonesia, Sabtu (12/12).
Ia mengatakan sesungguhnya tak ada yang salah dari pelibatan rumah sakit swasta dalam vaksinasi. Namun, dalam keadaan pandemi dan darurat bencana, pemerintah perlu menetapkan aturan yang ketat terkait ini.
Penanggulangan pandemi covid-19, kata dia, mengacu pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19.
“Artinya situasi Indonesia darurat, pandemi dan extra ordinary. Nah maka dari situ seharusnya [seluruh penanganan ada di tangan] pemerintah,” tuturnya.
Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur pendanaan penanggulangan covid-19, di mana semua itu diatur sebagai tanggung jawab pemerintah.
“Apa swasta boleh terlibat? Boleh sepanjang ada aturan yang memungkinkan untuk itu. Pemerintah harus buat aturan yang ketat dan keras pada swasta yang disinyalir melakukan pelanggaran,” lanjut dia.
Trubus menyebut jangan sampai perkara vaksinasi sama permasalahannya dengan pemeriksaan swab dan rapid test mandiri yang diselenggarakan rumah sakit swasta di awal pandemi.
