MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Tim Transisi Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih, Mohammad Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, hari ini, Senin (8/2/2021) kembali menggelar pertemuan reguler.
Dalam pertemuan ini, tim transisi mengurai seputar masalah tata ruang yang dianggap berkaitan erat dengan banjir yang kerap terjadi di kota Makassar.
Pertemuan hari ini merupakan kali kelima. Tim transisi mengeksplorasi konsep yang bersifat alternatif untuk mengurangi potensi penyebab banjir yang menjadi langganan setiap musim hujan tiba.
Menurut keterangan salah satu anggota tim transisi, DR Naidah Naing, ST, MSi, IAI, Kota Makassar memiliki potensi genangan air di beberapa tempat saat musim hujan. Hal ini disebabkan faktor fisik wilayah yang kondisi geografisnya berada di dataran rendah.
“Sebagian tempat itu adalah daerah resapan air, seperti rawa dan sawah. Saat sekarang berubah menjadi permukiman karena desakan kebutuhan hunian,” ujar dosen Arsitek Universitas Muslim Indonesia (UMI) itu.
Lebih jauh Naidah menjelaskan, konsep tata ruang Makassar ke depan dalam mengatasi banjir, harus berorientasi “liveable” dan “resilient city” (kota yang nyaman dan memiliki daya tahan).
Untuk itu, menurutnya, sebaiknya hal itu didorong melalui penanganan fisik di setiap titik banjir berdasarkan “existing condition” (kondisi) lahan.
“Kita bisa memanfaatkan kembali fungsi kanal sepanjang 20 kilometer yang membelah Kota Makassar, sebagai daerah penampungan air yang juga bermuara ke laut. Selama ini kan belum berfungsi baik, karena menjadi tempat pembuangan sampah warga,” lanjut ahli Tata Ruang Kota Makassar ini.
Naidah juga mengidentifikasi saluran drainase di berbagai titik banjir yang selama ini tidak terstandarisasi, baik aspek lebar dan kedalamannya untuk mengalirkan air ke titik penampungan.
Karena itu, Naidah merekomendasikan agar Pemerintah Kota dibawah pimpinan Danny Pomanto terus berkoordinasi dengan Balai Besar Pompengan, Kementerian PUPR, pengelola kanal-kanal di Kota Makassar.
Dalam aspek tata ruang, Alumni Arsitek Unhas 1994 ini juga mengusulkan agar dilakukan pengawasan perubahan fungsi lahan secara lebih teliti dan lebih ketat. Menurutnya, semua lahan dataran rendah dan produktif yang bisa dijadikan daerah resapan, sebaiknya tidak bisa diberi ijin membangun
“Untuk skala perumahan, perlu membuat sumur resapan di masing-masing rumah. Ini bisa diintegrasikan dengan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ini khusus untuk izin membangun rumah baru, baik perorangan, maupun realestate,” lanjutnya.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Transisi Danny-Fatma, Henni Handayani, menyampaikan bahwa pertemuan kelima Tim Transisi hari ini juga merangkum data-data faktual tata-tata ruang, pertanahan, dan perizinan Kota Makassar.
Kata Henni, hal penting bisa digunakan untuk mengukur kondisi terkini sebelum dilanjutkan oleh Danny Pomanto pada periode keduanya 2021-2026.
“Hari-hari mendatang akan penuh dengan agenda-agenda tim untuk merangkum data dan informasi sebanyak-banyaknya dari balikota Makassar, agar kesimpulan tim transisi lebih akurat,” ujar Henni.
