MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Matahari sedang terik. Hawa panas datang dari dua sisi, pancaran dan pantulannya menguap dari aspal jalan Urip Sumoharjo, kota Makassar tak surutkan niat para ibu-ibu pencari keadilan.
Siang itu, Baharia (32) terengah-engah. Napasnya tidak beraturan. Wajahnya basah, dipenuhi keringat. Air mukanya tampak murung, kesal, juga sedih. Semua terpampang sangat jelas.
Baharia menggerutu. Melontarkan keluhan, bahkan sering bergumam. Ia juga mengusap telapak tangannya sendiri yang masih merah. Sesekali ditiup dan dikibaskan. Mungkin tangannya terasa sakit setelah mendorong paksa gerbang kantor Gubernur Sulawesi Selatan, bersama puluhan ibu-ibu yang lain.
Baharia dan puluhan ibu-ibu itu adalah istri nelayan Pulau Sangkarrang, kota Makassar. Mereka bertekad menemui Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dan meminta agar Nurdin memberikan instruksi penghentian aktivitas tambang pasir yang di lakukan PT. Boskalis International Indonesia di wilayah tangkap nelayan.
Diketahui, saat ini memang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang melanjutkan pembangunan Center Point of Indoneia (CPI) di pesisir laut Makassar. Menurut kabar yang beredar, tempat itu bakal dijadikan lokasi pusat pemerintahan dan bisnis properti. Tetapi bisa juga beralih fungsi.
Lokasi tersebut dibangun dari hasil reklamasi. Pasir yang digunakan, salah satunya berasal dari perairan kawasan tangkap nelayan Sangkarrang. Itulah cikal-bakal keributan yang terjadi siang tadi.
Bagai Pungguk Merindukan Bulan. Mungkin itulah kalimat paling tepat untuk menggambarkan keadaan mereka. Alih-alih disambut, puluhan warga tersebut justru tidak mendapat respon apa-apa dari Gubernur.
Mereka tidak kunjung ditemui, bahkan setelah ramai-ramai menginap di depan gerbang kantor Gubernur Sulsel. Rasa geram bertambah, kemudian memaksa masuk menemui Nurdin Abdullah dengan cara membobol gerbang.
Mereka bahkan sempat terlibat saling dorong dengan pihak aparat yang berjaga pintu tersebut. Mungkin untuk antisipasi jika terjadi kericuhan tidak terduga dari warga.
“Kami ini cuma mau ketemu pak Gubernur. Kami mau menyampaikan permohonan, tolong cabut izin operasi dan hentikan aktivitas tambang pasir yang dilakukan PT Boskalis di wilayah tangkap nelayan Sangkarrang,” ujar Baharia kepada Sulselekspres.com.
