Tahun 2021 segera berakhir dan sebentar lagi kita memasuki tahun baru 2022. Akhir tahun menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah dicapai dan belum dicapai, juga memberikan sejumlah pandangan setahun kedepannya. Di akhir tahun 2021 ini sangat penting memberikan evaluasi sekaligus menyusun perencanaan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian.
Sepanjang tahun 2021 dunia masih dalam kondisi pandemi yang menjadikan UMKM sebagai sektor yang paling rentan terdampak. Hal ini tidak lepas dari jenis usaha UMKM yang sangat bergantung pada perputaran uang hasil penjualan barang dagangan sehingga terpuruk dengan adanya pembatasan-pembatasan selama pandemi. Data Bank Indonesia (BI) 2021, sebanyak 87,5 persen UMKM di Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Sementara itu, sebanyak 93,2 persen UMKM terdampak pada sisi penjualan yang menurun.
Survei Badan Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP) bulan Agustus 2021 menunjukkan, 24% usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia tak beroperasi saat pandemi. Dari jumlah itu, sebanyak 35,2% responden beralasan kekurangan uang untuk membiayai produksi. Survei yang dilakukan terhadap 3.011 pelaku UMKM di Indonesia menyebutkan sebanyak 30,2% responden menutup usahanya karena penurunan penjualan, 27,5% responden menutup usahanya karena regulasi pemerintah, 4,9% responden menyebut karena kesulitan mengakses keuangan internal serta 2,2% responden karena kesulitan mengakses bahan baku. Lama penutupan usaha umumnya sekitar 2 pekan hingga 6 bulan dan 46% mengatakan menutup usahanya lebih dari 6 bulan.
Di tengah pandemi yang belum berakhir kembali menunjukkan peran UMKM sebagai penopang perekonomian yang tahan banting. UMKM dalam krisis maupun saat pandemi paling terdampak tapi disisi lain memiliki fleksibilitas untuk cepat pulih dan bangkit. Sektor UMKM kembali menunjukkan eksistensinya dengan jumlahnya yang besar, padat karya, terdapat juga dalam sektor pertanian, menyerap banyak pekerja, titik awal mobilitas investasi sekaligus embrio wirausaha serta cepat beradaptasi.
Di tengah pandemi sebagian besar pelaku usaha UMKM berupaya bertahan dengan melakukan sejumlah strategi. Strategi yang ditempuh antara lain melakukan prioritas usaha dengan fokus pada bisnis inti, melakukan perubahan layanan dari offline ke online, melakukan pivoting atau pengembangan model bisnis dengan tetap fokus pada tujuan bisnis bahkan sebagian besar pelaku UMKM untuk sementara mengganti model bisnisnya agar bisa survive.
Gambaran kondisi UMKM Indonesia menghadapi pandemi terekam dalam Survei BRI Micro & SME Index (BMSI). Sepanjang Maret 2020 hingga September 2021 hanya 20 persen pelaku UMKM yang pernah berhenti beroperasi. Sebanyak 80 persen pelaku UMKM di Indonesia sangat ulet, sehingga bisa menghadapi krisis akibat pandemi dan terus mempertahankan dan menjalankan bisnisnya. Optimisme dan ekspektasi kebangkitan UMKM di tahun 2022 bagi UMKM apabila pendemi bisa dikendalikan dan aktivitas masyarakat kembali berangsur normal.
Pengalaman di masa pandemi menunjukkan misi memacu digitalisasi menjadi sangat penting mendorong UMKM Naik kelas. Pandemi Covid-19 mengakselerasi pergeseran kegiatan usaha UMKM dari offline ke online serta penggunaan teknologi digital. Data Kemenkop UKM RI menyebutkan, jumlah UMKM yang terhubung dengan platform digital meningkat 105 persen menjadi 16,4 juta pelaku UMKM. Pada 2024 mendatang, jumlah UMKM yang terhubung dengan platform digital ditargetkan bertambah hingga mencapai 30 juta UMKM. Bagi UMKM masuk kedalam ekosistem digital ini sangat penting agar bisnisnya menjadi lebih efisien, rantai perdagangan menjadi lebih pendek, serta pasarnya semakin luas.
Menyambut tahun 2022 pengembangan UMKM membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem yang tidak hanya holistik dari hulu ke hilir, namun juga menyertakan inisiatif dan sinergi dari seluruh stakeholder. Sektor UMKM harus tetap bangkit dan berdaya dengan kolaborasi multipihak, dengan menggelorakan gerakan UMKM Naik Kelas melalui strategi pendampingan 5-Go: Go Digital, Go SDG’s, Go Global Standard, Go Modern, dan Go Formal
Go Digital berfokus pada pengembangan usaha dalam terhubung dengan dunia digital, pembiasaan pemakaian teknologi informatika, serta menyesuaikan pemanfaatan digital dalam meningkatkan produktifitas, efisiensi, dan efektivitas usaha.
Go SDG’s, seiring peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk merealisasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia begitu besar. Menurut PBB, 17 target SDGs hanya bisa dicapai jika seluruh aktivitas publik dan bisnis dilakukan secara berkelanjutan dan bersinergi, termasuk dengan melibatkan UMKM di dalamnya.
Go Global Standard, UMKM harus membuktikan bahwa produknya sudah memenuhi standar tertentu yang sudah ditetapkan untuk berdaya saing global. Produk UMKM Indonesia belum banyak masuk ke rantai pasar global. Saat ini, baru sekitar 1,2 juta UMKM yang memiliki hak merek, 49 ribu UMKM yang memiliki hak paten
Go Modern lebih pada penguatan jiwa wirausaha, perbaikan standar, legalitas, sampai dengan manajemen pengelolaan usaha yang profesional. Pelaku UMKM harus hidup berdampingan dengan pandemi dan siap dengan kondisi ketidakpastian. Pandemi covid-19 bukan diratapi, tapi saatnya mengubah mindset, lebih kreatif dan inovatif.
Go formal menjadi agenda kedepannya agar usaha mikro dapat diatur, dapat berusaha dengan nyaman, perlindungan hukum, terintegrasi pada data nasional dan bisa mendapat fasilitas kemudahan dari pemerintah.
Tahun 2022 kita sambut dengan penuh optimisme termasuk sektor UMKM yang akan bersemi setelah pandemi. Sejumlah pengamat meyakini perekonomian Indonesia kembali pulih di tahun 2022 seiring terkendalinya kasus covid-19 dan juga pelonggaran aktivitas masyarakat terutama sektor bisnis. Tahun 2022 menjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi karena kondisi pasar sedang berada menuju fase normalisasi dan akselerasi dengan sektor UMKM sebagai penopang.
Tahun 2022 menjadi tahun strategis mendorong UMKM Naik kelas melalui transformasi sektor UMKM informal ke formal, transformasi ke dalam rantai pasok global serta transformasi digital. Tahun 2022 juga menjadi momentum implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UMK dan Koperasi, antara lain meliputi alokasi 40 persen belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMKM, pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik untuk tempat pengembangan usaha dan promosi UMKM, penyelenggaraan basis data tunggal UMKM, penanggungan biaya, pembinaan, serta pendampingan usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum.
Pada akhirnya, diperlukan peningkatan kerja terpadu, harmoni dan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mendorong pertumbuhan dan berkembangnya UMKM. Saatnya seluruh pihak bergotong-royong memberi dukungan konkret bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui gerakan nyata bela dan beli produk UMKM, membantu UMKM mendapatkan akses lebih baik terhadap perangkat dan layanan digital, pembiayaan, serta bermitra dengan perusahaan besar akan memungkinkan UMKM berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian nasional. Semoga.
Penulis:Wakil Ketua APINDO Sulsel Bidang UMKM, Bahrul Ulum Ilham
