Wali Kota Parepare Sepakati Kerjasama P3D

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wali Kota Parepare HM. Taufan Pawe menghadiri penandatanganan kerjasama antara aparat penegak hukum, di Hotel Claro, Makassar, Senin (16/07/2018).

Hal tersebut, merupakan kesepakatan bersama dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (P3D), yang dibuktikan dengan penandatanganan kerjasama antara aparat penegak hukum, dalam hal ini Kapolres dan Kajari, serta Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam arahannya melalui dalam rekaman video yang disampaikan beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya menekankan terkait kebijakan atau diskresi Kepala Daerah tidak bisa dipidanakan.

“Tindakan administrasi pemerintahan agar tidak dipidanakan. Selain itu, kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari,” jelasnya.

Sementara, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengungkapkan, penekanan dalam kegiatan tersebut yakni, pentingnya koordinasi agar penegakan hukum berjalan efektif. Karena, kata dia, sangat besar kemungkinan dumas (aduan masyarakat) yang ditangani, belum terbukti kebenarannya.

“Makanya dibutuhkan koordinasi sehingga apabila terbukti indikasi korupsi, maka ditingkatkan ke penyidikan. Apabila indikasi administrasi maka APIP berperan dalam proses sanksi administrasi,” terangnya.

Taufan mengungkapkan, pelaksanaan koordinasi APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum), dilakukan pada tahapan penyelidikan, atau sebelum dimulainya penyidikan yakni belum ada penetapan tersangka oleh APH.

 

BACA JUGA :  Pemkot Imbau Warga Tidak Borong Minyak Goreng Subsidi