26 C
Makassar
Rabu, Mei 25, 2022
BerandaHukrim2 Ranperda Bulukumba di Harmonisasi Kemenkumham Sulsel

2 Ranperda Bulukumba di Harmonisasi Kemenkumham Sulsel

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kabupaten Bulukumba secara daring.

Kepala Bidang Hukum Andi Haris kanwil kemenkumham sulsel Rabu ( 11/8) mengatakan, Kedua Ranperda tersebut, adalah tentang retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus dan Ranperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pengcegahan dan pengendalian Covid-19.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Sulsel Anggoro Dasananto yang mewakili Kepala kantor Wilayah mengatakan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas untuk melakukan harmonisasi produk hukum daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 dan Undang – undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 12 tahun tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang – Undangan
Anggoro juga mengapresiasi atas sinergitas dan kehadiran SKPD terkait dan bagian hukum Kabupaten Bulukumba.

“Semoga melalui kegiatan ini, kanwil sulsel dan pemda Bulukumba dapat terus bersinegi dan berkolaborasi sehingga dapat mendorong terwujudnya produk hukum yang berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, berperspektif HAM dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat Bulukumba,” harap Anggoro.

Selanjutnya perancang Kanwil Sulsel zonasi Bulukumba Andi Fachruddin menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sebaiknya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam bentuk Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Daerah sehingga dapat segera dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di daerah Kabupaten Bulukumba.

BACA JUGA :  Kemenkumham Sulsel Raih Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2020

Sementara itu anggota Tim Perancancang Zonasi Bulukumba lainnya Anggria Septariani menyampaikan bahwa dalam Raperda tentang Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus maupun Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 masih harus disesuaikan dengan lampiran II agar sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundan-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun perancang peraturan perundang undangan lainnya yang memberikan tanggapan, yakni Muhammad Syarif Asad, Asriani, Muahammad Fadli dan Abdillah.

Kabid kesehatan masyarakat dinas kesehatan kabupaten Bulukumba hj. Kasmarinda, menyampaikan bahwa Peraturan bupati tentang pedoman operasional protocol kesehatan dalam wilayah kabupaten Bulukumba yang ada tidak berjalan optimal dan efektif sehingga diusulkan untuk diajukan menjadi Peraturan Daerah.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Sarana Umum dan Pemerintahan Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Hj. Nuryani, Kabag Hukum di wakili oleh Kepala Subbag Perundang-undangan,bagian hukum Asriady, Kasmawaty, Kasubid FPPHD dan para perancang Kanwil Sulsel.

spot_img
spot_img

Headline

IDR - Rupiah indonesia
USD
14.498,6
EUR
15.293,3
JPY
111,0
KRW
11,4
MYR
3.317,5
SGD
10.465,3