32 C
Makassar
Minggu, Mei 29, 2022
BerandaNasional2019 Kerjasama BPJS Kesehatan Hanya untuk Rumah Sakit Akreditasi

2019 Kerjasama BPJS Kesehatan Hanya untuk Rumah Sakit Akreditasi

- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99/2015, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di tahun 2019 harus sudah memiliki sertifikat akreditasi.

Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS.

“Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/1/2019).

“Untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri,” jelas Iqbal.

Baca: Pemerintah Kaji Opsi Penyelesaian Defisit BPJS Kesehatan

Untuk itu, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing yang melibatkan beberapa instansi terkait seperti; Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

Sementara, kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Baca: Presiden Jokowi Singgung Menkes dan Dirut BPJS Soal Utang Program JKN

“Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakekat dari kontrak adalah semangat mutual benefit,” kata Iqbal.

Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, kata Iqbal dilakukan rekredensialing untuk memastikan benefit yang diterima peserta berjalan dengan baik sesuai kontrak selama ini.

Baca: Aturan Rujukan Berjenjang BPJS Kesehatan Dikritik Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel

Dalam proses tersebut, kata Iqbal juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan faskes di suatu daerah.

BACA JUGA :  IDI Sulsel Minta BPJS Kesehatan Perbaiki Sistem

“Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain,” jelas Iqbal.

Sedang terkait adanya anggapan bahwa, penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

Baca: Lelang Jabatan Eselon II Pemkot Makassar Segera Dibuka

“Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada fasilitas kesehatan yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit dapat menggunakan skema supply chain financing dari pihak ke 3 yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,” kata Iqbal.

Baca: DPRD Makassar Diskusikan Prosedur Pelayanan Kesehatan Jaminan BPJS

Penulis: Agus Mawan
spot_img
spot_img

Headline

IDR - Rupiah indonesia
USD
14.498,6
EUR
15.293,3
JPY
111,0
KRW
11,4
MYR
3.317,5
SGD
10.465,3