PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe menerima penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atas capaian Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 3.
Penghargaan diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap dalam acara Gelar Pengawasan Pemerintah Kota Parepare tahun 2021, di Kantor BPKP Sulsel, Jalan Tamalanrea, Kota Makassar.
Arman mengatakan, penghargaan yang diraih Inspektorat Kota Parepare patut dibanggakan karena Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 sulit didapatkan. Mengingat, kata dia, penghargaan itu merupakan standar internasional yang dikeluarkan oleh Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM).
“Dengan Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3, Inspektorat Parepare sudah bisa dijadikan tempat bertanya. Sudah bisa dijadikan jasa konsultasi dibidang tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Pencapaian didapatkan ini wajar karena Pak Wali tegas dalam tata kelola keungan dan pembangunan,” jelasnya.
Arman mengaku, intensitas koordinasi yang dilakukan Inspektorat Kota Parepare dan BPKP merupakan suatu sinergitas dan wujud kerja sama yang baik dalam tata kelola penggunaan anggaran dan pembangunan daerah. Sehingga, dirinya tak heran Inspektorat Parepare meraih Pencapaian Kapabilitas APIP Level 3.
“Ini merupakan suatu kehormatan dan bukti soliditas Pemkot Parepare dan BPKP. Saya mengakui, satu diantara pemerintah daerah di Sulsel yang intens koordinasi terkait penggunaan anggaran dan pembangunan yakni Pemkot Parepare,” ungkapnya.
Sementara, Taufan berharap, para pengguna anggaran Pemkot Parepare menjadikan penghargaan pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 cambuk untuk bekerja lebih baik lagi.
“Ini merupakan suatu kesyukuran bagi kita. Tapi Jujur saya belum puas. Kita harus melihat masalah secara komprehensif masih ada perlu dideteksi inspektorat. APIP adalah garda terdepan untuk menjaga instegritas, yang di dalamnya ada kapasitas dan loyalitas,” katanya.
Kepala daerah berlatar belakang profesional hukum ini menginginkan, Inspektorat Kota Parepare melakukan pemantauan ketat dan koordinasi dengan BPKP terhadap sistem tata kelola keuangan dan pembangunan Pemkot Parepare.
“Saya tidak mau lihat kepala dinas yang punya kegiatan tambahan. Inspektorat harus terus melakukan pengawasan. Jangan sampai kadar integritas anda tergangggu karena ada kegiatan lain,” pungkasnya.
