MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta agar pemkot segera menuntas persoalan asset yang belum bersertifikat.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy mengatakan agar sertifikasi lahan harus digenjot tahun ini.
“Kita targetkan memang bisa 100 sertifikasi dalam setahun ini,” kata dia, Rabu (5/1/2022)
Legislator PPP ini menilai sudah banyak lahan milik pemerintah kota yang bersoal dengan masyarakat, seperti lahan-lahan kelurahan, hingga lahan sekolah.
Sementara, pemerintah berada di posisi lemah lantaran tak mengantongi sertifikasi hanya lewat pencatatan aset.
“Kita juga sebenarnya terkendala dianggaran, karena ini pakai anggaran yang besar. Makanya ini harus dicari dulu yang mana prioritas untuk diselesaikan karena terbatas,” urainya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Dahlan, mengatakan dari data terkahir yaitu 4.491 aset lahan, tercatat baru 404 aset lahan yang sudah bersertifikat. Setidaknya ada sebanyak 4.087 aset lahan yang rawan diserobot pihak luar.
“Jadi update terbaru yang bersertifikat 404 dari total 4.491,”ucapnya.
Kenaikannya dilaporkan sangat lambat, dari laporan LHP BPK 2020 lalu tercatat ada sebanyak 387 yang bersertifikat, artinya sertifikasi lahan hanya naik 17 lahan dalam kurun waktu setahun terakhir.
