MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah tekankan birokrasi untuk mengubah pola pikir dan gaya kerja, demi terciptanya reformasi birokrasi yang kuat.
Prof HM Nurdin Abdullah menjelaskan, memperkuat reformasi birokrasi dan memperbaiki manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah wujud reformasi birokrasi yang akan menjadi pondasi penting bagi pengembangan birokrasi yang moderen, bersih, beintegritas, profesional serta memiliki kinerja di masa depan.
BACA:Â Angin Segar Bagi ASN Eselon II, 2019 Akan Diangkat Jadi Pejabat Nasional
“Untuk mencapai tujuan tersebut seluru sistem perlu berkesinambungan mulai dari tataran pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, semua unsur harus tahu dan mengerti, dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang menghambat reformasi birokrasi,” kata Prof HM Nurdin Abdullah.
Menurutnya, gubernur dan wakil gubernur dengan kedudukannya, harus bekerja secara simultan dalam bingkai pemerintahan untuk menghadirkan reformasi birokrasi.
“Secara umum sarasan umum reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir dan budaya kerja, salah satunya mencakup sumber daya manusia yang berintegritas kompeten dan profesional, berkinerja tinggi dan cerdas,” ungkap mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.
BACA:Â 2019 Buka 2 Gelombang, Menpan RB Pastikan Kelulusan CPNS 2018 Keluar Pekan Ini
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin mengingatkan, reformasi birokrasi bukan semata untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam melayani rakyat, namun yang terpenting meletakkan pondasi yang dibutuhkan bangsa untuk memenangkan persaingan global.
“Dalam hal ini, peran kepala daerah sangatlah penting bagi perluasan akses pelayanan publik hingga ke pelosok daerah, penguatan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pengembangan tata laksana lembaga yang semakin menjawab harapan publik,” kata Syafruddin.
