SULSELEKSPRES.COM – Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin kembali menegaskan sikap Presiden Jokowi soal wacana penundaan pemilu.
Dia mengatakan, Presiden Jokowi adalah seorang reformis yang patuh dan taat terhadap UUD 1945.
“Presiden patuh, tunduk dan taat pada UUD 1945. Hanya dua periode, sebagai seorang reformis Jokowi paham itu. Waspada Politisi Radikal,” kata Ngabalin dalam keterangan video yang dia bagikan di media sosialnya, (5/3/2022).
Baca:Â Ali Ngabalin Amuk Faisal Basri, Sebut Dongkol Minim Gagasan
Ngabalin juga berpesan agar pihak tertentu tidak memaksakan pikiran dan pandangan atas tujuan politiknya. Jangan pernah memaksa Presiden untuk tujuan politik tertentu.
“Jangan anda memaksakan pikiran, pandangan dan apa yang sedang anda rencanakan, kemudian memaksa orang, menteror orang bersama pimpinan parpol atau mungkin dengan KPU, atau dengan DPR, untuk Presiden mengumumkan tentang pelaksanaan Pemilu 2024.” katanya.
Baca:Â Serang Ngabalin, Rocky Gerung: Lingkar Otak Tidak Sama dengan Lingkar Sorban
“Pakai nalarmu yang sehat dalam berpolitik agar anda lebih santun. Jangan pernah memaksakan Presiden atau siapa saja.” tambahnya.
Presiden patuh, tunduk dan taat pada UUD 1945. Hanya dua periode, sebagai seorang reformis Jokowi paham itu.#WaspadaPolitisiRadikal pic.twitter.com/rMYTAq0vF3
— Ali Mocthar Ngabalin (@AliNgabalinNew) March 5, 2022
Ngabalin menganggap bahwa berwacana soal amandemen atau tiga periode boleh saja dalam demokrasi. Tetapi ketika keputusan sudah diambil, semua pihak harus patuh dan tunduk.
“Tidak ada yang larang untuk orang berbicara, berwacana, berdiskusi tentang amandemen UU, tentang tiga periode. Kita boleh berdiskusi tapi ketika keputusan sudah diambil, semua orang harus tunduk dan patuh. Jangan radikal dalam berpolitik.” pungkasnya.
