Andi Islamuddin Tekankan Pentingnya Kolaborasi dalam Pengawasan

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Pj. Bupati Bone, Andi Islamuddin hadir membuka secara resmi bimbingan teknis penyusunan risk register tahun 2023.

Bimtek yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone ini, berlangsung di Hotel Novena Watampone Rabu, (6/12/2023).

Turut hadir Koordinator Bidang Pelaporan APIP BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel, Bambang Puji Hartono, Inspektur Daerah Bone, A. Muh. Yamin AT, Plt. Kepala BKAD Bone, A. Irsal Mahmud, para peserta Bimtek dan tamu undangan lainnya.

Pj. Bupati Bone, Andi Islamuddin yang membuka kegiatan bimtek memberikan apresiasi tinggi kepada panitia penyelenggara. Kegiatan itu dianggap sebagai kesempatan strategis untuk merencanakan langkah-langkah pengawasan yang efektif dan efisien dalam tahun mendatang, sejalan dengan tujuan organisasi.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menggarisbawahi pentingnya pengawasan tahunan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi kebijakan, dan memastikan adanya perbaikan yang diperlukan. Ia menyatakan bahwa program kerja pengawasan tahunan harus mencerminkan kebutuhan nyata organisasi dan memberikan manfaat maksimal.

Mantan Kepala Inspektorat ini juga menekankan partisipasi aktif dari seluruh tim pengawasan dan pihak terkait dalam penyusunan program kerja. Dalam proses ini, aspek seperti prioritas organisasi, perubahan regulasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan harus dipertimbangkan secara menyeluruh.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik antara tim pengawasan dan unit bisnis lainnya. Pj. Bupati berpendapat bahwa hubungan saling percaya dan mendukung antara pengawasan, manajemen, dan staf operasional sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bersama.

Andi Islamuddin yang juga mantan Kepala BKPSDM menutup sambutannya dengan fokus pada tujuan yang jelas, tindakan terukur, dan hasil yang bermanfaat. Ia berharap program kerja yang dihasilkan akan menjadi panduan kuat bagi tim pengawasan, serta memberikan kontribusi signifikan bagi kesuksesan organisasi.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, A. Muh. Yamin AT, mengatakan kegiatan ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah di tahun mendatang.

“Penyusunan Risk Register Tahun 2023 tidak hanya sebagai suatu kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen yang sangat penting dalam menanggapi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Yamin menambahkan bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta terkait dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam berbagai bidang. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih siap dan responsif menghadapi dinamika yang terjadi di masa mendatang.

“Kegiatan ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tandasnya.

Yusnadi

BONE, SULSELEKSPRES.COM – Pj. Bupati Bone, Andi Islamuddin hadir membuka secara resmi bimbingan teknis penyusunan risk register tahun 2023.

Bimtek yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone ini, berlangsung di Hotel Novena Watampone Rabu, (6/12/2023).

Turut hadir Koordinator Bidang Pelaporan APIP BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel, Bambang Puji Hartono, Inspektur Daerah Bone, A. Muh. Yamin AT, Plt. Kepala BKAD Bone, A. Irsal Mahmud, para peserta Bimtek dan tamu undangan lainnya.

Pj. Bupati Bone, Andi Islamuddin yang membuka kegiatan bimtek memberikan apresiasi tinggi kepada panitia penyelenggara. Kegiatan itu dianggap sebagai kesempatan strategis untuk merencanakan langkah-langkah pengawasan yang efektif dan efisien dalam tahun mendatang, sejalan dengan tujuan organisasi.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menggarisbawahi pentingnya pengawasan tahunan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi kebijakan, dan memastikan adanya perbaikan yang diperlukan. Ia menyatakan bahwa program kerja pengawasan tahunan harus mencerminkan kebutuhan nyata organisasi dan memberikan manfaat maksimal.

Mantan Kepala Inspektorat ini juga menekankan partisipasi aktif dari seluruh tim pengawasan dan pihak terkait dalam penyusunan program kerja. Dalam proses ini, aspek seperti prioritas organisasi, perubahan regulasi, dan kebutuhan pemangku kepentingan harus dipertimbangkan secara menyeluruh.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik antara tim pengawasan dan unit bisnis lainnya. Pj. Bupati berpendapat bahwa hubungan saling percaya dan mendukung antara pengawasan, manajemen, dan staf operasional sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bersama.

Andi Islamuddin yang juga mantan Kepala BKPSDM menutup sambutannya dengan fokus pada tujuan yang jelas, tindakan terukur, dan hasil yang bermanfaat. Ia berharap program kerja yang dihasilkan akan menjadi panduan kuat bagi tim pengawasan, serta memberikan kontribusi signifikan bagi kesuksesan organisasi.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, A. Muh. Yamin AT, mengatakan kegiatan ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah di tahun mendatang.

“Penyusunan Risk Register Tahun 2023 tidak hanya sebagai suatu kewajiban, tetapi juga sebagai instrumen yang sangat penting dalam menanggapi dan mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Yamin menambahkan bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta terkait dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam berbagai bidang. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih siap dan responsif menghadapi dinamika yang terjadi di masa mendatang.

“Kegiatan ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bone dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tandasnya.

Yusnadi