MAKASSAR , SULSELEKSPRES.COM – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menerima kunjungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sulsel dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel di Makassar, Senin malam, 13 September 2021. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan silaturahmi sekaligus sharing terkait pengelolaan anggaran daerah dan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur meminta kesediaan BPKP RI untuk dapat memberikan bimbingan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulsel mengenai pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulsel.
“Kami berharap BPKP bisa memberikan bimbingan, couching clinic kepada para OPD kita, untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan agar kedepannya pengelolaan keuangan kita bisa lebih baik, lebih transparan dan akuntabel,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, menyampaikan, pertemuannya dengan Plt Gubernur adalah untuk mendorong Pemprov Sulsel mempunyai komitmen lebih baik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dimana, pengelolaan APBD Sulsel tahun lalu dari hasil pemeriksaan BPK opininya turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Kita menyampaikan akan mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya langkah-langkah yang harus dilakukan supaya pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel, yang bisa nanti dibuktikan salah satunya dengan membaiknya opini,” jelasnya.
Hal serupa diharapkan Kepala BPKP RI Perwakilan Sulsel, Arman Sahri Harahap. Menurutnya, pertemuannya dengan Plt Gubernur Sulsel merupakan bagian dari penguatan sinergi untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulsel.
“Kita ingin kedepan Sulsel lebih baik lagi. Kalau tahun kemarin kita lihat opini BPK memang kan turun, kita berharap dengan sinergi yang bagus seperti ini kita lanjutkan kedepan hasil penilaian BPK itu bisa kembali,” ungkapnya.
Terkait dengan upaya pembimbingan untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, Arman menegaskan, pembimbingan rutin dilakukan, termasuk konsultasi dari Pemprov Sulsel yang tetap berjalan. “Itu bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas itu,” tutupnya
