SULSELEKSPRES.COM – Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) menyatakan keberatan atas keputusan PSSI yang menetapkan setiap tim harus membayar 25% gaji pemain di momentum libur ini.
Sebelumnya pihak PSSI telah menetapkan sepakbola Indonesia dalam keadaan Force Majeure atau dalam keadaan kahar, terhitung sejak bulan Maret lalu hingga bulan Juni mendatang.
Hal ini tercantum dalam surat edaran PSSI nomor 48/SKEP/III/2020, yang salah satu poinnya membahas tentang pembayaran gaji pemain sebesar 25% dari kontrak yang telah disepakati.
“Selama kompetisi dihentikan, PSSI hanya mewajibkan klub membayar 25 persen dari gaji pemain dan ofisial yang tertera dikontrak,” demikian tercantum dalam surat PSSI.
Menurut APPI, PSSI tidak memiliki hak untuk menentukan besaran gaji pemain secara sepihak. Sebaiknya semua elemen dilibatkan untuk membahas hal ini, termasuk pemain dan official tim, juga pihak klub.
Berikut poin keberatan APPI yang disampaikan kepada PSSI, dilansir dari laman goal:
1. Pengambilan keputusan tersebut tidak melibatkan pesepakbola sebagai stakeholder dan juga salah satu pihak yang paling terdampak dalam hal ini.
2. Keputusan pembayaran gaji sebesar 25% sejak Maret-Juni merupakan hal yang seharusnya disepakati oleh kedua belah pihak karena perubahan kontrak kerja wajib dilakukan dengan kesepakatan antara klub dan pesepakbola, tidak bisa dilakukan sepihak.
3. Klub wajib melakukan pembayaran DP [uang muka] dan gaji hingga bulan Maret 2020 sesuai dengan kontrak kerja antara klub dengan pesepakbola.
4. APPI meminta untuk segala keputusan terkait kompetisi yang berimplikasi dengan kontrak pemain untuk melibatkan kami sebagai perwakilan pesepakbola di Indonesia.
5. Dalam tingkat global pun masih terjadi pembahasan dan diskusi FIFA dengan FIFPro dan AFC dengan FIFPro Asia/Oceania.
6. Kami meminta adanya pertemuan dan pembicaraan yang melibatkan semua stakeholder tanpa terkecuali dengan dasar saling respect dan fair untuk mencapai solusi yang bisa diterima oleh semua pihak.
