Banggar DPRD Makassar Minta Tarif PBB Tak Bebankan Warga

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Badan Anggaran DPRD Makassar gelar rapat kerja bahas penjelasan umum tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar tentang Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara.

Rapat kerja badan anggaran dipimpin Wakil Ketua I DPRD kota Makassar, Adi Rasyid Ali. Dalam rapat kali ini banyak pertanyaan dan saran yang diberikan anggota Badan Anggaran DPRD Makassar.

Seperti datang dari Ketua komisi C DPRD Makassar, Rahman Pina, dia meminta agar dilakukan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus nya terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mematok target tinggi, namun ekonomi masyarakat sekarang sedang tidak baik sehingga masyarakat banyak mengeluh.

“Jangan kita target PAD tinggi-tinggi kemudian malah menyusahkan masyarakat, jadi kegiatan-kegiatan sosialisasi itu bisa diturunkan, perjalanan dinas bisa dikurangi, untuk apalah kita perjalanan dinas Kemana-mana kalau rakyat kita menderita itu kan sangat naif menurut saya,”kata Rahman Pina kepada awak media di sela-sela kegiatan rapat Banggar Di Gedung DPRD Makassar, Kamis (5/10/2017).

Terkait pajak hotel dan restoran, lanjut Rahman Pina itu tidak masalah jika dikenakan tarif tinggi, karena orang-orang yang ke hotel dan restoran itu umumnya berpenghasilan bagus.

“Khusus hotel dan restoran itu tidak masalah, karena yang datang dan makan kesitu kan orang-orang yang punya uang,”ujarnya.

Legislator dari Fraksi Golkar itu juga menambahkan, bahwa untuk pajak Bumi dan Bangunan sebaiknya harus ditinjau kembali dan di sesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat sekarang.

“Kalau masyarakat sekarang baik-baik lagi ekonomi nya, kan kita kasih naik lagi, tapi apalah gunanya PAD tinggi-tinggi kalau yang kita korbankan masyarakat, itu tidak ada gunanya, dan uang juga itu untuk rakyat,”pungkasnya.