25 C
Makassar
Kamis, Februari 22, 2024
BerandaMetropolisBegini Penjelasan Kepala Kantor KPPU Makassar Soal Kelangkaan Minyak Goreng

Begini Penjelasan Kepala Kantor KPPU Makassar Soal Kelangkaan Minyak Goreng

PenulisAndika
- Advertisement -
- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM– Kepala Kantor Wilayah VI KPPU, Hilman Pujana beserta tim melakukan pantauan komoditas minyak goreng pada salah satu gudang distributor yang berlokasi di Jalan Ir.Sutami No.38 Makassar.

Turut serta hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini dilakukan oleh KPPU atas dasar bahwa, “Kami temukan informasi dari pedagang di beberapa pasar tradisional, mereka bisa mendapat minyak goreng dengan syarat ada barang lain yang harus diambil. ‘ Kata Hilman.

Pada UU No.5/1999 hal tersebut dikenal dengan Tying yaitu produk yang digabungkan atau dipaketkan dari satu produk. ‘ujarnya.

BACA JUGA :  Minyak Goreng Langka, Dewan Sulsel: Negara Jangan Kalah dengan Mafia

“Temuan tersebut selanjutnya kami tindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi langsung pada distributornya,” tandas Hilman dikutip Jumat (4/3/2022).

Menanggapi rumor tersebut Ridwan selaku Kepala Distributor PT Bukit Inti Makmur Abadi (BIMA), menyatakan bahwa tidak ada sistem paketan dengan barang lainnya dan tidak pernah mempersyaratkan itu ke toko. Untuk harga minyak goreng kami mengikuti harga HET adalah Rp 14.000,-/liter dan untuk ukuran 2 liter pun menyesuaikan yakni Rp 28.000,-

KPPU dalam hal ini melakukan upaya advokasi terlebih dahulu kepada PT BIMA maupun pelaku usaha lainnya tidak hanya kepada distributor maupun ritel untuk tidak melakukan praktek tying.

BACA JUGA :  Denny Siregar Soroti Mendag Zulhas: Untuk Apa Pakde Pilih, Kerja Nggak Bisa

Terlebih pada situasi seperti saat ini, terkait kebutuhan minyak goreng jangan mengambil kesempatan untuk ikut mempaketkan dengan produk lainnya. Namun jika hal tersebut berlanjut, kami pastikan akan masukkan kearah penegakan hukum.

Dalam hal ini KPPU tidak bermaksud untuk mematikan pelaku usaha, tetapi tujuannya ingin menyadarkan bahwa perilaku tying seperti ini dilarang oleh regulasi dan tentunya akan memberatkan masyarakat.

“KPPU adalah lembaga pengawas, yang kami lihat tentunya adalah kelancaran distribusi barang dari hulu sampai hilir” kata Hilman.
Kepala Bidang Promosi Perdagangan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aldiana menyatakan telah melakukan rapat koordinasi beberapa kali dengan mengundang para distributor.

“Sedangkan dari hasil pantauan lapangan masih ditemukan beberapa toko/pengecer yang menjual diatas harga HET, walaupun sebenarnya dari distributor telah menjual sesuai harga HET.

Pada sisi lainnya data pasokan dari produsen terkait stock minyak goreng kemasan maupun curah di Sulsel sudah lebih jika dibandingkan kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Kedepannya kami akan melakukan penelusuran lebih lanjut, ” ucapnya.

spot_img

Headline

Populer