24 C
Makassar
Jumat, Desember 2, 2022
BerandaNasionalDimaafkan, Ini Dua Godaan Kubu AHY untuk Moeldoko

Dimaafkan, Ini Dua Godaan Kubu AHY untuk Moeldoko

Penulis(*)
- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam beberapa kesempatan mengaku tetap membuka pintu maaf untuk Moeldoko yang berupaya mengkudeta dirinya.

Tak hanya maaf, Moeldoko juga mendapat tawaran dari kubu AHY. Dia digoda ikut bergabung sebagai kader dan menjadi jagoan partai ini di Pilgub Jakarta berikutnya.

Godaan untuk ikut gabung ini disampaikan kader Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitternya. Pihaknya siap menerima Moeldoko dengan tangan terbuka jika ingin bergabung. Dia juga disebut akan dibantu jika ingin maju berkompetisi pada Pilgub DKI Jakarta nantinya.

Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono.” tulis Rachland melalui akun Twitternya, (31/3/2021).

Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!” tambahnya lagi.

Dalam cuitan lain, Rachland juga meminta Moeldoko sadar akan apa yang dia lakukan. Dia berharap Moeldoko mengakui kesalahannya selama ini.

Saya sarankan Ketum abal abal Moeldoko insyaf dan introspeksi. Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri adalah dengan mengakui kesalahan, merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang, demi ambisi berkuasa yang menghalalkan semua cara.” ujarnya.

Diketahui, pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, menolak mengesahkan hasil KLB Demokrat versi Deli Serdang pimpinan Moeldoko.

BACA JUGA :  Siap Dipaketkan, Munafri Merasa Kader Demokrat Masih Saingannya

Alasan penolakan lantaran dari hasil verifikasi ada beberapa dokumen yang belum dipenuhi. Kemenkumham kemudian dengan tegas melakukan penolakan.

“Hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Laoly di Jakarta, dikutip dari Antara, (31/3/2021).

(*)

spot_img

Headline

Populer