DPD PAN Parepare Usulkan Politisi Sebagai Pendamping Petahana

ilustrasi PAN/sulselekspres

PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Parepare, Kurtfatih mengatakan, Taufan Pawe (TP) selaku petahana, supaya memilih calon pendamping pada Pilkada 2018 mendatang, dari kalangan politisi.

Dia menjelaskan, Taufan tidak akan bekerja terlalu berat untuk menyingkirkan rival-rivalnya, jika memilih politisi sebagai pendamping. Utamanya, kata dia, politisi dari kader-kader partai politik yang saat ini menjabat di DPRD Parepare.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Parepare tersebut menyebutkan, sebanyak lima politisi muda yang dianggap layak untuk mendampingi Taufan di antaranya, dari internal Partai Golkar yaitu Pangerang Rahim dan Kaharuddin Kadir. Untuk kader eksternal, lanjutnya, di antaranya Tasming Hamid dan Rahmat Sjam dari Partai Demokrat, serta Andi Firdaus Djollong yang merupakan Ketua DPD PAN Parepare.

“Yang jelas kelima politisi tersebut, sudah memiliki popularitas yang tinggi, begitupun dengan elektabilitasnya yang sangat memungkinkan untuk menjadi Calon Wakil Wali Kota,” katanya, Rabu (22/11/2017).

Sementara, Ketua Barisan Muda (BM) DPD PAN Parepare, Syafar Muchtar mengungkapkan, rekomendasi yang diberikan PAN kepada TP, murni mengusung tanpa mempersyaratkan untuk menggabdeng kader.

“Jadi, tidak rekomendasi tertulis terkait usulan 02. Hanya saja posisi kader-kader PAN sebatas mereferensi nama ketua (Andi Firdaus Djollong), untuk menjadi slah satu figur yang dipertimbangkan,” bebernya.

Terpisah, Taufan mengatakan, pada dasarnya pihaknya akan mengumumkan pendampingnya pada awal Januari mendatang. Namun, kata dia, karena desakan dari berbagai pihak, maka pihaknya akan mengumumkan pendampingnya pada pertengahan Desember mendatang.

Dia mengemukakan, pihaknya akan memiliki pendamping melalui pertimbangan yang komprehensif. Misalnya, jelas dia, dari Politisi yang menjabat sebagai Anggota DPRD, berarti harus mundur dan tidak boleh lagi maju dalam Pileg 2019 mendatang, dan untuk kalangan Birokrasi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai ASN.

Ketua DPD II Partai Golkar Parepare tersebut menambahkan, pihaknya menginginkan pendamping yang punya semangat pengabdian, bukan semangat kekuasaan kekuasaan, dan harus taat asas. Terlebih, lanjutnya, bukan pemain akrobat hukum apalagi yang ingin mempermainkan dokumen pemerintahan.

“Yang pasti, figur tersebut tidak mengejar jabatan, dan bisa membuat saya nyaman,” tandasnya.