SULSELEKSPRES.COM – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta untuk dilakukan audit dana haji seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat.
Audit disebut perlu dilakukan meskipun sudah ada jaminan dari pemerintah. Audit juga dianggap perlu untuk menghilangkan fitnah dari penggunaan dana haji tersebut.
“Tuntutan unt audit dana haji makin meluas.Sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman. Untuk hilangkan fitnah, dan pastikan keamanan dana haji, baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dg dukungan BPKH & Kemenag,” tulis HNW melalui akun Twitternya, (8/6/2021).
Baca: Dilaporkan UAH, Eko Kuntadhi: Busyet, Gue Peduli Saja Ngak
Permintaan audit HNW ini kemudian mendapat respon dari penggiat media sosial Eko Kuntadhi. Dia mempertanyakan motif HNW meminta adanya audit disaat dirinya sebagai anggota DPR memiliki kewenangan untuk memanggil pihak terkait.
“Yat, ente kan anggota DPR. Jalankan fungsi pengawasan dengan benar. Panggil BPKH ke DPR. Panggil BPK ke DPR. Cerdaskan publik. Kalau emang benar ada masalah. Kenapa gak dilakukan? Karena ente tahu sebenarnya gak ada masalah.” kata Eko.
Dia menganggap HNW pada dasarnya tahu tidak ada masalah soal dana haji. Namun dia curiga pernyataan demikian dimunculkan untuk memantik reaksi publik.
“Cukuplah jd legislatif. Jangan jd provokator juga.” tambahnya.
Yat, ente kan anggota DPR. Jalankan fungsi pengawasan dengan benar. Panggil BPKH ke DPR. Panggil BPK ke DPR. Cerdaskan publik. Kalau emang benar ada masalah.
Kenapa gak dilakukan? Karena ente tahu sebenarnya gak ada masalah.
Cukuplah jd legislatif. Jd jd provokator juga. https://t.co/9ttufgKoKj
— Eko Kuntadhi (@eko_kuntadhi) June 8, 2021
Seperti banyak diberitakan, munculnya tuntutan agar dilakukan audit dana haji setelah terjadi pembatalan pemberangkatan haji dari Indonesia tahun ini. Beredar isu kalau dana haji dialihkan untuk membangun infrastruktur.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko membantah informasi yang menyebutkan dana calon haji Indonesia telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
“Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan,” pungkas Moeldoko beberapa waktu lalu.
