MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid mengaku, mendapatkan laporan terkait adanya oknum kepala sekolah (Kepsek) yang membebani orang tua murid untuk membeli komputer.
Laporan itu diterimanya melalui SMS dari orang tua murid yang mengeluh dengan pungutan tersebut.
“Saya banyak menerima SMS yang berisi laporan bahwa ada kepala sekolah yang meminta kepada orang tua murid untuk pembelian komputer atau laptop dalam rangka UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer),” ungkap Kadir Halid, saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Sumoharjo Makassar, Senin (5/2/2018).
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Sulsel untuk melakukan investigasi terkait adanya oknum kepala sekolah yang meminta pembelian komputer.
“Kalau ada kepala sekolah melakukan hal itu, dinas pendidikan harus mengevaluasi kepala sekolah itu. Tidak boleh ada pungutan di sekolah apapun bentuknya,” tegas Politisi Golkar Sulsel ini.
Selain itu, Kadir membeberkan, Komisi E telah menganggarkan Rp5 miliara bersumber dari APBD 2018 untuk pembelian komputer dalam rangka menghadapi UNBK. Namun anggaran itu diakuinya masih kurang, sebab Dinas Pendidikan meminta Rp10 miliar.
“Memang masih kurang, karena sebelumnya dinas pendidikan tidak memasukkan alokasi anggaran sehingga Komisi dengan inisiatif mencarikan anggaran untuk pembelian komputer karena itu kewajiban,” pungkasnya.
Penulis: Abdul Latif
