JAKARTA, SULSELEKSPRES.COM – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI resmi menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengapresiasi penandatanganan kesepakatan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diharapkan penandatanganan akan berdampak kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk lebih memperhatikan perpustakaan. Hal itu disampaikan dalam acara penandatanganan Mou Perpusnas bersama Kemendagri, kamis (31/1/2019).
Hal tersebut, sebagai bagian dengan Komitmen Presiden Joko Widodo menyetujui perpustakaan sebagai urusan wajib dan mendasar pada semua level di provinsi dan kabupaten/kota. Syarif menyebutkan Perpusnas telah berkoordinasi dengan empat Kementerian, yaitu Kemendikbud untuk perpustakaan sekolah, Kemenristekdikti untuk perpustakaan perguruan tinggi, Kementerian Desa untuk perpustakaan desa, dan Kemendagri sebagai poros pemerintahan provinsi, dan kabupaten/ kota untuk mengembangkan perpustakaan daerah, serta seluruh Kementerian/Lembaga diwajibkan membentuk perpustakaan khusus.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo turut menyampaikan dukungan penuh dan kesediannya dari jajarannya untuk berkoordinasi terkait pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan Kemendagri khususnya IPDN dan perpustakaan daerah.
“Kemendagri akan turut mengembangkan sumber daya perpustakaan Kementerian Dalam Negeri, kemudian pemanfaatan dan pengembanganan sumber daya perpustakaan di IPDN khususnya. Kemudian pemanfaatan dan pengembangan sumber daya perpustakaan daerah sampai di tingkat desa. Ke depan secara rutin adanya pertukaran data dan informasi kelembagaan perpustakaan di daerah dalam upaya meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,” Jelas Tjahjo dilansir dari situs resmi Kemendagri.
Selain pengembangan perpusatakaan daerah. Nantinya, artikel perpusnas akan bisa diakses oleh Praja IPDN melalui pegembangan perpustakaan IPDN di 8 (delapan) Kampus Regional IPDN .
