27 C
Makassar
Selasa, Agustus 16, 2022
BerandaParlemanKomisi II DPRD Sinjai Bahas Pengadaan Pupuk

Komisi II DPRD Sinjai Bahas Pengadaan Pupuk

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Komisi II DPRD Sinjai bersama Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Sinjai menggelar rapat bahas pengadaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sinjai tahun 2017 dan program pengadaan pupuk tahun 2019, Senin (21/01/2019).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II, Abd. Salam Dg. Bali didampingi oleh Ibrahim dan Hj. Fitrawati, serta anggota DPRD lainnya Evi Harviani, Mappiare, Jalil, Nurbaya Toppo, dan Andi Mappijanci.

Juga hadir Kepala DTPHP Sinjai, Hj. Marwatiah, Koordinator Penyuluhan Pertanian, masyarakat penerima bantuan pupuk, serta Kelompok Tani Pengadaan Pupuk.

BACA: Komisi I DPRD Sinjai Bahas Masalah Dana BOS Tersendak dan Beasiswa S2

Ketua Komisi II, Abdul Salam Dg. Bali mempertanyakan terkait adanya syarat lampiran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dipenuhi petani untuk mendapatkan bantuan subsidi pupuk.

“Saya tidak habis pikir, jika pupuk bersubsidi disalurkan hanya kepada petani yang mempunyai PBB saja,”Katanya.

Sedangkan data menunjukkan, bahwa petani Sinjai yang memiliki PBB hanya sebesar 30% saja. Artinya ada nilai-nilai penghambat kepada sebagian besar petani Sinjai untuk tidak menerima subsidi pupuk.

BACA: Komisi I DPRD Sinjai Bahas Pengembangan Kampung KB bersama Dinas P3AP2K

Sementara, Kepala DTPHP membantah pihaknya tidak tegas memberlakukan persyaratan tersebut. Walau bagaimana pun, setidaknya ada pertanggungjawaban ke KPK yang ikut andil mengawasi manajemen ini.

“Petani tidak harus melampirkan PBB, kami tentu saja mengkondisikan situasi petani. Mereka dapat melampirkan Foto Copy KTP atau KK saja jika tidak memiliki PBB. Adanya PBB sebagai syarat kepada petani hanya sebagai antisipasi pertanggungjawaban kepada pihak KPK,” Tegas Hj. Marwatiah.

Lebih lanjut, Abd. Salam memberi masukan kepada DTPHP agar tidak terlalu memfokuskan himbauan KPK, dan memprioritaskan para petani.

BACA JUGA :  Komisi II DPRD Sinjai Konsulstasi Ke Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekprov Sulsel

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi II, Ibrahim yang mengatakan pangan adalah kebutuhan pokok, oleh karena itu perhatian pemerintah kepada petani harus fokus, sehingga harga pangan dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Headline