SULSELEKSPRES.COM – Tim Koordinasi dan Supervisi Korwil VIII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyelamatkan potensi penyalahgunaan aset daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan total nilai Rp3,2 triliun lebih.
Rinciannya terdiri dari sektor pendidikan sebanyak Rp2,8 triliun lebih, sektor kelautan dan perikanan Rp324 miliar lebih, sektor perhubungan Rp49 miliar lebih, dan sektor kehutanan senilai Rp36 miliar lebih.
Penyelamatan aset daerah ini merupakan hasil dari Rekonsiliasi Aset Pendanaan, Personil, Prasarana, dan Dokumen (P3D) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulsel.
Atas rekonsiliasi itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani meminta kepada tiap Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Selatan untuk tetap mengawal aset tersebut dan memastikan berproses secara efektif.
“Kenapa sekda yang harus dipanggil, karena sekda di kabupaten/kota secara prinsip, secara teknis merupakan ketua dan yang bisa menghimpun dinas-dinas terkait untuk segera memastikan bahwa kita selalu terbuka mengenai aset-aset yang kita miliki,” terangnya saat ditemui, di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Senin (12/8/2019) kemarin.
Alasan aset-aset tersebut harus berproses, jelas Abdul Hayat, karena terpantau oleh aplikasi dari KPK.
“Sekali lagi, setiap saat terpantau langsung oleh KPK. Karena itulah, hari ini, demi kesejahteraan umum, kita sama-sama duduk bersama di sini. Semoga secara teknis KPK dapat memberikan gambaran mengenai proses kita ini,” tegasnya.
Abdul Hayat berharap, melalui kegiatan tersebut semua dapat berproses dengan baik dan lebih aplikatif. Yang terpenting, adalah hal-hal terkait aset yang ada di kabupaten/kota, terutama  masalah pendidikan, kelautan dan perikanan, dan lain-lain.
Hadir dalam rekonsiliasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Suls dan perwakilannya, para Pimpinan Tinggi Pratama, serta perwakilan bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Kehutanan, dan Pertambangan Kabupaten/Kota se-Sulsel.
