31 C
Makassar
Senin, September 26, 2022
BerandaDaerahLegislator PKS Lutim Setuju Kontrak Karya PT Vale Tak Diperpanjang

Legislator PKS Lutim Setuju Kontrak Karya PT Vale Tak Diperpanjang

Penulis(*)
- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Polemik perpanjangan kontrak PT Vale di Sulawesi Selatan masih terus bergulir.

Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur (Lutim) KH. Suardi Ismail dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutim ikut angkat suara. Menurutnya, PKS adalah partai yang konsisten menyuarakan keadilan, karena itu adalah falsafah dasar perjuangan partai.

“Saya melihat keberadaan PT Vale di Luwu Timur selama ini memang belum banyak berbuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang kita harapkan. Bahkan masih banyak penduduk di Lutim yang berada dalam zona kemiskinan ekstrem”, ujar KH. Suardi Ismail yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutim, Rabu, (21/9).

Karenanya, dia setuju jika kontrak karya PT Vale tidak usah lagi dilperpanjang. Apalagi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan perseroda sudah menyatakan siap untuk mengelola konsesi tambang seluas 108.000 hektar tersebut.

BACA JUGA :  Surya Darma: Caleg PKS Sekarang Bagus - Bagus

Namun KH. suardi Ismail menekankan agar para karyawan yang sudah mengabdikan dirinya di perusahaan tersebut bahkan memiliki karir yang bagus, tetap dipertahankan sesuai dengan strata jabatannya masing-masing.

“Begitupun dengan penghasilannya bahkan kalau perlu ditingkatkan”, imbuhnya.

Dia yakin, kalau pengelolaan lahan seluas 108.000 hektar tersebut diserahkan ke putra-putri daerah Sulsel untuk dikelola, khususnya di Luwu Timur, maka kemiskinan akan segera bisa ditekan bahkan dihilangkan.

“Karena tentu berbeda antara PT Vale dan perseroda. PT Vale adalah perusahaan besar multinasional, terlalu banyak tenaga asing yang harus dibayar mahal begitupun dengan para investor mereka yang butuh terus menghasilkan uang baik melalui profit perusahaan maupun di pasar saham. Sedangkan Perseroda bisa fokus untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah, dan pengalokasiannya lebih maksimal ke peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di Luwu timur khususnya. Karena memang itu tugas utama dari pemerintah. Sedangkan tugas utama dari perusahaan hanyalah memperkaya para pemilik perusahaan”, tegasnya.

BACA JUGA :  Denny Siregar: PKS Pusat dari Segala Kesalahan

KH. Suardi Ismail berharap pemerintah pusat bisa lebih adil dan memperhatikan secara jujur bagaimana dampak yang dihasilkan dengan adanya perusahaan raksasa tersebut di Luwu Timut.

“Tentu bukan terkait pengelolaan lingkungan saja yang harus diukur, karena memang itu adalah kewajiban sebuah perusahaan untuk mengelola dampak lingkungannya. Tetapi yang harus diperhatikan apakah sebanding sumber daya yang dikelola dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat asli yang tinggal di daerah tersebut”, pungkasnya.

(*)

spot_img

Headline