MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulsel bersama sejumlah organisasi daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Jumat (09/09/2022).
Mereka menolak PT.Vale Indonesia Tbk untuk melanjutkan izin pengelolaan tambang di wilayah Sulawesi Selatan. Terlebih mendesak pemerintah pusat tidak lagi memperpanjang kontrak karya bersama PT. Vale Indonesia.
Lebih jauh, mahasiswa pun meminta Pemerintah RI dalam hal ini Menteri ESDM agar kiranya pengelolaan tambang ex PT.Vale diserahkan secara mandiri oleh pemerintah melalui perusahaan daerah.
“Kami meminta pengelolaan tambang PT.Vale Indonesia diserahkan ke pemerintah daerah bekerjasama dengan para investor lokal yang justru akan lebih memberikan keuntungan bagi daerah dan negara,” terang Koordinator Lapangan Indra Kurniawan.
Indra Kurniawan menilai selama ini Sumber Daya Alam (kekayaan tanah air Indonesia) selama kurang lebih 54 tahun dikuasai oleh PT. Vale Indonesia yang notabene sebagian besar adalah saham asing.
“Pengelolaan nikel yang selama ini dikuasai oleh pihak swasta asing belum sepenuhnya memberi manfaat yang maksimal bagi pemerintah dan masyarakat Sulawesi Selatan,” katanya.
Sulawesi Selatan dalam hal ini Soroako, Kabupaten Luwu Timur, Malili dan lainnya adalah salah satu daerah penghasil tambang nikel terbesar yang dikelola oleh PT. Vale Indonesia selama ini. Namun hingga saat ini tidak ada sumbangsih riil yang dirasakan oleh pemerintah dan rakyat Sulawesi selatan.
“Kami hanya cenderung menjadi penonton melihat kekayaan tanah air daerah kita dikeruk hanya untuk kepentingan asing,” tandasnya.
Indra menambahkan selama ini nikel dikirim keluar negeri dengan harga yang tinggi dan mayoritas keuntungannya justru memperkaya pihak asing selaku pemilik saham atas PT. Vale tersebut. “Sementara masyarakat tidak lebih hanya dilibatkan sebagai buruh yang kerja secara fisik, tapi tidak berdampak pada peningkatan perekonomian secara umum kepada masyarakat Sulawesi selatan pada umumnya,” lanjutnya.
“Oleh karena itu, sehubungan dengan akan berakhirnya kontrak karya PT. Vale Indonesia, maka sebagai anak daerah Sulawesi Selatan kami menyadari bahwa sebaiknya lahan ex Vale nantinya dikelola secara mandiri oleh pemerintah Sulawesi Selatan melalui BUMD yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,” sambungnya.
Menurut Indra, jika tanah air dikelola sendiri oleh para investor lokal dan perusahaan daerah maka tentu hal ini akan berdampak pada terbangunnya smelter, bandara, pembangkit listrik tenaga air guna mendukung kelancaran operasional pengelolaan tambang tersebut nantinya. Terlebih peningkatan perekonomian masyarakat.
“Dengan terbangunnya berbagai macam infrastruktur yang terintegrasi, maka para pengusaha lokal Sulawesi Selatan yang berskala nasional dan berkomitmen mengelola tambang tersebut akan memaksimalkan peluang kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal di Kabupaten Luwu Timur, dan menjadikan mereka sebagai mitra strategis dalam membangun daerah,” ujarnya.
Selain itu, program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara partisipatif sesuai standar dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menjamin penanganan konflik sosial. Keamanan wilayah secara berkelanjutan serta akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal, baik skill maupun non-skill serta membantu membenahi ketersediaan infrastruktur dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Luwu Timur.
