MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Munculnya dukungan sejumlah kepala daerah terhadap pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, sejumlah politikus pendukung Prabowo-Sandiaga meminta agar kepala daerah bersikap netral.
Alasannya, keterlibatan politik pejabat daerah itu dikhawatirkan menganggu fungsi utamanya sebagai pelayan publik.
“Sebaiknya kepala daerah tidak ikut dalam tim sukses, karena bagaimanapun kepala daerah itu simbol mengayomi seluruh masyarakat,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, dilansir BBC News Indonesia, Minggu (11/9/2018).
BACA:Â Demokrat Akui Kekuatan Koalisi Prabowo-Sandi Jomplang
Kemunculan wacana netralitas pejabat daerah yang dilontarkan kubu Prabowo-Sandiaga ini terjadi setelah ada pembelotan sejumlah kader Partai Demokrat di daerah.
Setidaknya sudah ada dua pejabat daerah dari kader Partai Demokrat, yaitu gubernur Papua dan Jawa Timur, yang terang-terangan mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
BACA:Â Alasan AHY Bebaskan Kader Demokrat Pilih Jokowi atau Prabowo
Sementara itu, Kubu Prabowo-Sandiaga juga mengklaim bahwa pihaknya tidak akan melibatkan kadernya yang menjadi pejabat daerah untuk menjadi tim suksesnya.
“Apa yang dilakukan Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) sudah tepat. Beliau confirm menyatakan tidak ingin masuk ke dalam tim sukses (Prabowo-Sandiaga),” ungkapnya.
BACA: Bahaya Untuk Prabowo-Sandi, Mantan Ketua Demokrat Target Jokowi – Ma’ruf Menang Besar di Sulsel
Tidak adanya sanksi tegas dari pimpinan partai Demokrat atas sikap membelot yang dilakukan kadernya, sehingga melahirkan tuduhan bahwa mereka bermain di dua kaki.
Dalam situasi ini, kubu oposisi memunculkan wacana bahwa kepala daerah seharusnya bersikap netral dalam pemilu presiden.
