24 C
Makassar
Monday, December 23, 2024
HomeMetropolisNA Komitmen Lanjut Pembangunan Stadion Barombong, Pengamat Pesimistis

NA Komitmen Lanjut Pembangunan Stadion Barombong, Pengamat Pesimistis

- Advertisement -

 

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Kurang lebih dua tahun periode Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA) – Wakil Gubernur (Wagub), Andi Sudirman Sulaiman berjalan. Berbagai program telah dilakukan. Program-program tersebut pada dasarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa waktu lalu, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah (NA), menyampaikan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan pemerintah sebelumnya seperti Stadion Barombong dan Masjid 99 Kubah. Namun, khusus untuk stadion Barombong harus diperjelas alas haknya terlebih dahulu.

“Saya punya keinginan besar melanjutkan seluruh pembangunan yang belum selesai, yang dilakukan oleh pendahulu kita,” kata Nurdin Abdullah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulsel, Jumat (21/11/2020).

Salah seorang pengamat dari Universitas Negeri Makassar (UNM), Syamsu Alam, meyoroti pembangunan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia pesimis terkait komitmen NA yang baru-baru ini disampaikan akan melanjutkan pembangunan Stadion Barombong.

Menurutnya, hampir setiap pemerintahan ingin membangun monumen untuk dirinya. Itulah mengapa hampir beda pemerintahan beda pembangunan. Agar supaya ada yang bisa dikenang dari pemerintahannya.

“Sejarahnya itu kita tidak ada kontinuitas. Contoh Gor Sudiang itukan periodenya Pak Amin Syam, tidak selesai. Syahrul bikin yang baru. Tidak mungkin NA mau lanjutkan,” kata Syamsu kepada Sulselekspres.com, Sabtu (28/11/2020).

“Karena itu bisa menjadi monumen dirinya. Pak Syahrul ada CPI nya. Amin Ayam ada Gor Sudiang,” lanjutnya.

Dosen UNM tersebut menyampaikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) harusnya menjadi panduan dalam pembangunan ekonomi. Karena RPJP adalah rencana pembangunan jangka panjang dua puluh tahunan diturunkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang lima tahunan.

“Program itu masih berbasis siapa kepala daerahnya. Bukan berbasis kepada dokumen perencanaan,” lanjutnya.

“Jadi kasar ki kalau saya bilang misalnya tidak ada pemerintah daerah yang betul-betul serius untuk membangun daerah,” tambahnya.

spot_img
spot_img

Headline

spot_img