MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Demi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Sulsel, Bupati Bantaeng dua periode Prof Nurdin Abdullah sisir 11 Kepala daerah untuk menyatukan misi antara pemerintah Provinsi dengan kabupaten kota.
Kunjungan, Gubernur Sulsel terpilih itu direspon positif mulai dari Walikota, Bupati, Sekda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh kalangan masyarakat lainnya di Sulsel.
Prof Nurdin Abdullah, selain mengucapkan terima kasih atas perjuangannya masyarakat Sulsel selama proses Pilgub lalu. Kunjungan itu juga sengaja dilakukan untuk membangun keselarasan dalam pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota se-Sulsel.
BACA: Prof Nurdin Abdullah Singkronkan Program Bersama 11 Kepala Daerah
Beberapa hari setelah Pilgub, Prof Nurdin Abdullah mulai berjalan menemui satu persatu bupati dan walikota. Antara lain Bupati Takalar Syamsari Kitta, Bupati Jeneponto, Ikhsan Iskandar, Bupati Bulukumba Andi Sukri A Sappewali, Bupati terpilih Wajo Amran Mahmud dan Wakiknya Amran SE.
Kemudian, Walikota Palopo Judas Amir dan wakilnya, Penjabat Walikota Palopo Andi Arwin, Bupati Terpilih Sidrap Dollah Mando, Bupati Toraja Nicodemus Biringkanae, Wakil Bupati Luwu Utara Muhammad Thaha Rum, Sekda Toraja Utara Rede Roni Bare, Sekda Pinrang Islamuddin, dan Sekda Selayar Dr Marjani Sulthan.
Hampir di semua kepala daerah tersebut, Prof Nurdin Abdullah berharap agar kedepan semua pembangunan di kabupaten kota harus selaras dengan pembangunan di tingkat Provinsi.
“Kita bicarakan apa program daerah yang mereka tidak mampu biayai agar diusulkan ke pemprov. Nanti provinsi yang biayai. Kalau provinsi tidak mampu sebagai wakil pemerintah pusat di saerah, gubernur akan perjuangkan ke pusat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, nantinya kabupaten dan kota tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Harus dilakukan singkronisasi antara program yang dibuat dan dibiayai kabupaten, kota dengan program provinsi maupun pusat. Kalau ada singkronisasi program kabupaten/kota, provinsi, dan pusat menurut Prof HM Nurdin Abdullah, akan terjadi sinergi kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Hasilnya, akan tampak perubahan besar dalam waktu singkat.
“Kita singkronkan program supaya tidak tumpang tindih. Bupati dan walikota yang punya wilayah silahkan buat program yang berdasarkan kebutuhan rakyatnya. Diusulkan dari bawah. Jangan seakan-akan dari bawah ternyata kebutuhan pejabat. Program yang tidak mampu dibiayai kabupaten dan kota nanti provinsi yang kasi uang melalui bantuan daerah bawahan,” pungkasnya.
