26 C
Makassar
Minggu, November 27, 2022
BerandaEkbisPemerintah Wajibkan PT Perorangan Setor Laporan Keuangan ke Menkumham

Pemerintah Wajibkan PT Perorangan Setor Laporan Keuangan ke Menkumham

- Advertisement -

SULSELEKSPRES.COM – Pemerintah mewajibkan perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability) untuk menyusun laporan keuangan. Apabila dilanggar, status badan usaha entitas terkait bisa dicabut.

Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang merupakan aturan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri (Menteri Hukum dan HAM) dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan,” tulis Pasal 10 (2) PP 8/2021, dikutip Selasa (23/2).

Format isian penyampaian laporan keuangan yang disampaikan ke pemerintah mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Nantinya, Menkumham akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik.

Sesuai Pasal 12 PP8/2021, perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, dan atau pencabutan status badan hukum.

spot_img

Headline

Populer