Pemkab Bone Usulkan 1.313 Penambahan Formasi P3K Nakes Maupun Tenaga Teknis

BONE,SULSELEKSPRES.COM– Pemerintah Daerah Kabupaten Bone bakal mengusulkan penambahan penerimaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan dan teknisi pada 2023.

Melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) mengajukan usulan sebanyak 1.313 formasi PPPK.

Plt Kepala BKPSDM Andi Mappangara, mengatakan sebelumnya kuota yang diberikan dari Pemerintah Pusat hanya sebesar 1.282 Guru dan 31 tenaga kesehatan.

“Kami telah melakukan rapat dengan stakeholder yang berkaitan dengan hal ini dan kami dari BKPSDM diamanahkan untuk berkoordinasi dengan Kemenpan,” katanya kepada sulselekspres.com.

Ia pun menambahkan dalam waktu dekat kami akan membawa hasil rapat yang telah disepakati terkait usulan penambahan kuota PPPK Di Kabupaten Bone.

“Jika tidak ada halangan hari Minggu (18/02/2023) kami akan berangkat dengan membawa hasil rapat yang disepakati, yaitu usulan formasi untuk Guru 282, Nakes 531 dan 500 tenaga teknis,” tambahnya.

Lebih lanjut, kata A Mappangara berdasarkan pertimbangan dan masukan dari stakeholder yang ada.

“Karena dari tenaga guru sudah beberapa kali ada perekrutan untuk PPPK sementara dari Nakes dan tenaga tehnis yang ada di OPD belum pernah ada, sehingga itu disepakati Jumlahnya. 1.313,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bone dr. Andi Ryad Baso Padjalangi, mengungkapkan pada dasarnya Fraksi Golkar mendukung perubahan sasaran perekrutan tersebut.

“Kami di fraksi Golkar mendukung perubahan sasaran perekrutan Ini dengan pertimbangan azas pemerataan dan adil agar tidak ada kecemburuan sosial yang terjadi,” ungkapnya, Kamis (16/02/2023).

Dikatakan A Ryad, secara tidak langsung perubahan ini juga bisa menjadikan food suplemen bagi rekan-rekan honor yang sudah lama mengabdi.

“Akan tetapi kami Fraksi Golkar juga mengingat nantinya yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah bagaimana sistem perekrutannya serta transparansi perekrutan tenaga Non ASN tersebut, agar bisa menjadi Pilot Project untuk kabupaten lain, karena jangan sampai proses ini menjadi bumerang ke depan buat pemda itu sendiri. Olehnya itu saya sangat berharap agar Pemda betul-betul matang dalam mengelola proses perekrutan Ini,” bebernya.