MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, Wali Kota Parepare HM. Taufan Pawe, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), di Hotel Four Points By Sheraton, Rabu (18/07/2018).
Rakor tersebut juga di rangkaikan dengan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, tentang katalog elektronik daerah. Penandatangan kerjasama tersebut dilakukan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Tautoto Tanaranggina dan Kepala LKPP, Agus Prabowo.
Tautoto mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penunjukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebagai pilot project katalog eletronik daerah.
“Kami juga menyambut baik pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman ini, mengingat kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi pengadaan barang/jasa pemerintah,” katanya.
BACA:Â Istri Wali Kota Parepare Bertarung Menuju Senayan Lewat Dapil II
Tautoto berharap, katalog elektronik daerah dapat menciptakan pengadaan barang/lasa yang lebih efektif dan efisien, juga diharapkan mendorong transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, khususnya pada Pemprov Sulsel.
“Sementara ada dua kelebihan dan keuanggulan katalog elektronik daerah. Pertama, pemerintah daerah akan menggunakan produk-produk lokal yang ada di Sulsel, dan sebagai ajang promosi produk lokal serta menjadi sarana pengembangan produk lokal. Kedua, produk-produk lokal tersebut dapat dipasarkan secara nasional, sehingga dapat mendorong berkembangnya industri lokal serta peran serta usaha kecil, menengah,” paparnya.
Tautoto meminta kepada LKPP, untuk senantiasa melakukan pendampingan secara teknis sehingga pelaksanaan katalog elektronik daerah pada Pemprov Sulsel bisa berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga meminta kepada KPK turut serta memberikan arahan serta melakukan pengawasan, terhadap pelaksanaan katalog elektronik daerah tersebut.
“Para Bupati dan Wali Kota juga diminta untuk segera mengimplemetasikan katalog eletronik daerah, pada daerahnya masing-masing,” tegasnya.
Sementara, Taufan Pawe mengemukakan, projek katalog elektronik daerah yang akan diterapkan, dapat meminimalisir praktik korupsi. Dengan adanya katalog elektronik daerah, jelasnya, pengadaan barang jasa dapat menjadi acuan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.
“Kami berharap, projek katalog elektronik daerah dapat segera diaplikasikan, dalam Pemkot Parepare,” tandasnya.
