SULSELEKSPRES.COM – Kapolda Papua dan Papua Barat diminta segera mengeluarkan maklumat terkait larangan menggelar aksi demonstrasi.
Hal itu ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Larangan itu meneurut Tito harus dikeluarkan demi menghindari potensi aksi anarkis yang awalnya bermula di Manokwari dan Jayapura itu.
“Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkis,” kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9/2019) dilansir dari CNNindonesia.
Menurutnya kebebasan berpendapat memang hak setiap warga negara. Namun, lanjut dia, massa yang menggelar aksi seharusnya memanfaatkan kesempatan berpendapat itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.
“Tapi kenyataannya menjadi anarkis, menjadi rusuh, ada korban dan kerusakan,” ungkapnya.
Ketegangan di Papua dan Papua Barat meningkat pekan lalu. Aksi unjuk rasa pada Kamis (29/8), menimbulkan kerusakan material di Sentani, Abepura, hingga Jayapura.
Massa pengunjuk rasa sempat membakar beberapa gedung dan pertokoan sepanjang Abepura, Entrop, dan Jayapura. Lalu, bangunan Kantor Telkomsel Jayapura.
Bangunan Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua, RS Provita Jayapura, Mal Jayapura, dan pertokoan yang berada di sekitarnya juga dilempari dan dirusak massa pengunjuk rasa.
Di Deiyai, demo masyarakat Papua mengakibatkan seorang anggota TNI tewas terkena panah dan dua warga sipil meninggal dunia.
