24 C
Makassar
Sabtu, Oktober 1, 2022
BerandaHeadlineSoal Polemik Pejabat Pemprov, Dewan: Malu Kita Sebagai Orang Sulsel

Soal Polemik Pejabat Pemprov, Dewan: Malu Kita Sebagai Orang Sulsel

- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif mengaku sangat menyayangkan soal pelantikan pejabat di lingkup Pemrov Sulsel berujung masalah.

Syahar menilai jika hal ini menjadi preseden buruk terhadap kepemimpinan Gubernur Nurdin Abdullah.

“Malu kita sebagai orang Sulsel, Kalaupun ada sesuatu apa susahnya dikomnukasikan kepadaGubernur dan Wakil Gubernur ini ibaratnnya sebuah tamparan keras,” kata Politisi NasDem itu saat ditemui diruangannya, Selasa (7/5/2019).

Syahar berharap agar hal dijadikan sebuah pelajaran, sehingga tidak terulang lagi. “Kami meminta kepada pihak eksekutif agar supaya ini tidak terjadi lagi, mudah mudahan ini menjadi pelajaran,”ungkapnya.

Baca: Wagub Lantik 193 Pejabat Administrator dan Pengawas Pemprov Sulsel

Sebelumnya, Pelantikan 193 pejabat eselon III dan IV Pemprov Sulsel oleh Wagub Andi Sudirman Sulaiman dibatalkan, hal itu setelah adanya pemerikasaan oleh Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Klarifikasi Gubernur dan Wakil Gubernur

Gubernur Sulsel H.M Nurdin Abdullah mengatakan, terkait polemik dua Surat Keputusan (SK) yang dipersoalkan sejumlah pihak. Menurutnya, hal itu murni merupakan kesalahan proses bukan kesalahan oknum.

“Kejadian kemarin tidak ada yang salah, tapi itu kesalahan proses. Karena kita paham mengangkat orang harus sesuai dengan kinerja, dan dinilai oleh tim penilai kinerja,” kata Gubernur Sulsel, di Ruang Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (7/5/2019).

Baca: Diisukan Kurang Harmonis, Begini Penjelasan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel

Kemudian, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang melantik 193 pejabat dalam lingkup pemprov tersebut pada pekan lalu, mengatakan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah melakukan prosedur panjang sebelum SK tersebut sampai di tangannya.

“Prosedur telah dilakukan ke BKD sebelum sampai kepada keputusan, sebelum penandatanganan ada kordinasi kepada BKD melihat dan sesuai hasil pertimbangan bahwa tidak ada proses pelanggaran”, jelas Wagub Sulsel.

Penulis: Muhammad Adlan

spot_img

Headline