PAREPARE, SULSELEKSPRES.COM – Wali Kota Parepare menghadiri penyerahan DHKP Dan SPPT PBB Dirangkaikan Dengan Pembayaran Perdana PBB Tahun Anggaran 2023, Senin Senin (29/5/2023).
Taufan mengatakan, sebagaimana diketahui bahwa SPPT PBB merupakan dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. SPPT PBB, kata dia, memegang fungsi penting bagi wajib pajak ketika proses mengumpulkan dokumen lengkap guna menjaga atau melindungi aset berharga, dan menjadi salah satu elemen untuk terhindar dari rebutan hak milik tanah dan bangunan atau terjadi penipuan.
“Pemerintah Kota Parepare dengan segala keterbatasannya terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan disegala Bidang, baik infrastruktur maupun keumatan. Harapan kita semua adalah bagaimana masyarakat Kota Parepare dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Untuk mewujudkan harapan tersebut, tentunya kita realistik. Kita diperhadapkan dengan kemampuan keuangan daerah yang masih bertumpu pada dana perimbangan atau dana transfer dari pusat,” katanya.
Sehingga, lanjut Taufan, untuk menunjang pembiayaan pembangunan daerah tidak ada pilihan lain kita harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Penerimaan PBB. Selanjutnya, untuk memaksimalkan penerimaan PBB maka saya minta kepada para Camat dan Lurah agar lebih intensif dalam upaya untuk peningkatan penerimaan, termasuk mengidentifikasi permasalahan penetapan objek dan besaran pajak terutang, yang tidak sesuai dengan kondisi rill di lapangan.
“Saya mengharapakan peran aktif dari Lurah untuk segera menyampaikan secara kolektif permasalahan tersebut pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk ditindak lanjuti penyelesaiannya. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat kelurahan yang dengan penuh kesadaran telah melaksanakan kewajibannya, memotivasi dan memberikan pelayanan pada masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan,” paparnya.
Taufan menekankan, kesadaran dan ketaatan seluruh warga masyarakat Kota Parepare dalam membayar pajak, merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Parepare. Namun demikian kesadaran masyarakat terhadap penuaian kewajiban membayar PBB masih perlu ditingkatkan.
“Untuk mendukung kesuksesan pembayaran PBB oleh masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme aparatur pajak atau kolektor PBB termasuk kecepatan penyampaian SPPT PBB kepada para wajib pajak, sehingga tidak ada lagi SPPT PBB yang mengendap di kelurahan atau di Kolektor. Olehnya itu diharapkan komitmen para Camat dan Lurah agar realisasi pencapaian target PBB dapat mencapai 100% sebelum tanggal jatuh tempo,” ujarnya.
Oleh karena itu, pada hari ini adalah penyerahan DHKP dan SPPT PBB Tahun 2023 secara resmi sekaligus pembayaran perdana, sehingga diharapkan diharapkan secepatnya disampaikan kepada Wajib Pajak dan lebih mendorong para wajib pajak untuk sesegera mungkin membayar pajak.
“Saya juga berharap agar setiap aparat kelurahan dapat mengetahui sampai sejauh mana penerimaan dan pelaksanaan pembayaran PBB oleh masyarakat di kelurahan masing-masing, dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan trasparansi khususnya dalam penyampaian PBB kepada wajib pajak,” tandasnya.
