31 C
Makassar
Friday, March 29, 2024
HomeMetropolisWagub Sulsel Tekankan Agar Pemprov Gunakan Data BPS

Wagub Sulsel Tekankan Agar Pemprov Gunakan Data BPS

- Advertisement -
- Advertisement -

MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menekankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal tersebut diungkapkan, saat mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Sulsel Tahun 2018 dan dihadiri juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jufri Rahman.

“Untuk mendukung program-program dan arah kebijakan berpihak pada pengentasan kemiskinan. Maka, perlu kita mendapat data BPS yang up-date terus data yang ril, dan juga memberikan data per semester dan memberikan masukan terhadap arah kebijakan-kebijakan dengan menghubungkan yang mana penyebab utamanya,”ujarnya.

Dalam sambutannya, Andi Sudirman juga mengapresiasi kegiatan tersebut. Dimana, pertemuan ini pertama kali dirinya sebagai Ketua Tim TKPK Provinsi Sulsel bersama ketua tim Koordinasi Kabupaten/Kota se-Sulsel.

BACA: Wagub Instruksikan OPD Segera Lakukan Inventarisasi Aset Pemprov

“Tentu program prioritas kami terhadap system irigasi dan pembukaan jalan terisolir akan mensasar penduduk miskin level petani dan masyarakat desa. Keyakinan kita ketika kesenjangan terjadi maka populasi mayoritas kita sebagai petani di Sulsel menjadi penyumbang kesenjangan. Ketika melihat ke petani maka infrastruktur wilayah, disentralisasi pembangunan melalui penciptaan pusat ekonomi baru, dan system irigasi adalah bagian dari apa yang mereka tunggu,” jelasnya, di Hotel Claro Makassar, Kamis (13/12/2018).

Andi Sudirman menambahkan, sesuai peraturan Permendagri 42 Tahun 2010 tentang Tim TKPK mengamanatkan Gubernur untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi.

BACA: Wagub Sulsel Harap Calon Sekda Definitif Sosok Pekerja

“Kita berharap kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan sebagai gerakan bersama dan tentunya tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak agar memperhatikan kondisi masyarakat di wilayahnya dan mempunyai data kemiskinan dengan mengacu pada BDT untuk permutakhiran secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

BACA JUGA :  DPRD Kritik Wagub Sulsel Lantaran Kaitkan Gempa dengan Kesyirikan
Penulis: Abdul Latif
spot_img

Headline

Populer