Wujudkan Pikada Damai, Bawaslu Sulsel Petakan Potensi Kerawanan

MAKASSAR, SULSELKSPRES.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan memetakan potensi kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Sulawesi Selatan.

Hal itu dipaparkan dalam launching pemetaan kerawanan pemilihan serentak yang berlangsung di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan pada, Senin, 9 September 2024.

Komisioner Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad menyampaikan, pemetaan kerawanan terdiri dari empat item. Yaitu konteks sosial politik, pencalonan, kampanye, dan pungut hitung.

“Ini pemetaan potensi kerawanannya. Pasalnya Sulsel masuk lima besar dalam rawan tinggi. Setelah NTT, Kaltim, Jatim, dan Sulteng yang dikeluarkan Bawaslu RI,”ujar Saiful dalam sambutannya.

Merujuk dimensi Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Saiful menjelaskan, untuk konteks sosial dan politik mencakup keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan toritas penyelenggara negara.

Sedangkan, penyelengaraan pemilu meliputi hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi dan keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

Kemudian kontestasi meliputi hak dipilih dan kampanye calon. Terakhir, tentang partisipasi meliputi partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat.

“Yang perlu diwaspadai adalah orang tidak berhak memilih tapi datang memilih.

“Tapi sekali lagi ini adalah potensi tentu terjadi tetapi ada potensi kerawanan karena adanya hal-hal yang demikian di masa kampanye terkait netralitas dengan penggunaan fasilitas negara demikian juga dengan kemungkinan adanya ancaman saat kampanye dan seterusnya,”lanjut dia.

Sedangkan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan Mardiana Rusli, mengatakan, kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk menciptakan Pilkada damai dengan melakukan antisipasi pada daerah yang dianggap rawan.

“Kegiatan ini bagaimana merumuskan program strategis daerah yang dianggap rawan untuk mengantisipasi Konflik sosial, instrumen pencalonan dan pungut hitung suara pada daerah kabupaten kota yang dianggap rawan,” katanya.

Mardiana, menyampaikan bahwa sebagai bentuk keseriusan dalam melakukan pengawasan pihaknya telah memproses terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN yang sudah di laporkan KASN karena ada beberapa kabupaten namun yang paling tinggi ada di kabupaten ada sekitar 29 ASN yang diproses.

“Ini artinya warning sistem harus dikuatkan. Kita akan coba intervensi dengan kegiatan yang sifatnya mengikat komitmen dan mencoba elaborasi dan melalukan kegiatan strategi yang memiliki nilai bermakna,”

Oleh karena itu dirinya berharap
Pemerintah agar lebih sigap dalam situasi pengendaliannya dan berharap situasi pemilihan ini juga menjadi efek baik dari fase Pemilu kemarin di mana Sulsel termasuk daerah yang relatif aman pasca Pemilu.

“Kita juga berharap Pilkada ini memberikan great yang baik bagi Sulawesi Selatan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Pj gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Kesbangpol bahwa akan ada integrasi dalam bentuk intervensi kegiatan di beberapa titik yang dianggap rawan,” ungkapnya.