JAKARTA – Usungan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk Ketua Umumnya Yusril Ihza Mahendra pada capres mendatang, terganjal syarat presidential threhold 20%.
Yusril pun siap mengajukan judicial review (JR) UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril saat ini masih menunggu UU Pemilu diundangkan oleh presiden sebelum dirinya mengajukan gugatan. Bahkan Yusril juga menyebut dia dan PBB sama-sama akan melakukan gugatan UU Pemilu ke MK.
“Kalau misalkan saya atau PBB boleh mengajukan (judicial review). PBB kan ikut pemilu 2019 dan itu sudah diputuskan undang-undang, kan. UU Pemilu pasal 28 e itu mengatakan pasangan calon presiden dan wapres itu diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. PBB punya hak untuk mengajukan (capres) tapi terhambat karena ada 20 persen (presidential threshold),” ujar Yusril di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2017) yang dilansir dari detik.com.
“Saya sendiri juga bisa mengajukan (gugatan) ke MK. Karena PBB dalam muktamarnya mencalonkan saya sebagai (calon) presiden,” lanjutnya.
Menurut Yusril, dengan diselenggarakannya pemilu serantak, tidak dimungkinkan lagi menggunakan perolehan suara dari Pemilu 2014. Sebab, perolehan suara pada Pemilu 2014 sudah digunakan untuk Pilpres 2014. Alasan kedua mengapa dia ingin mengajukan judicial review ke MK karena perubahan peta politik di Indonesia.
“Dalam waktu 5 tahun, peta politik sudah berubah. Mungkin dulu, PDIP dapat suara tinggi, mungkin sekarang rakyat kesal sama Jokowi. Makin susah hidup orang, nggak mau pilih PDIP. Maka PDIP bisa drop (jatuh suaranya). Makanya dari segi konstitusional jelas itu salah. Pasti ada kepentingan politik, akibatnya kan calon-calon ini nggak bisa maju. Bahkan, ada skenario bisa saja calon tungal. Walapun nggak sederhana, tapi bisa saja itu terjadi. Yang kedua bisa saja pemilu ini cuma dua pasangan. Pemilu ini nantinya kembali lagi yang maju cuma Jokowi sama Prabowo,” paparnya.
Yusril juga menjelaskan, ada korelasi antara figur yang maju di Pilpres dengan perolehan suara partai. Dia mencontohkan apa yang terjadi pada Partai Demokrat dan Gerindra.
“Misalnya Demokrat, tahun 2004 suaranya kan cuma 7 persen tapi waktu tahun 2009, Demokrat naik lebih dari 2 kali lipat. Begitu juga Gerindra, tahun 2009 cuma 6 persen, tapi waktu Prabowo maju jadi capres suara dia naik menjadi 11 persen. Sebenernya ada korelasi,”tuturnya.
Karena itu, Yusril yakin bila dia bisa maju sebagai capres maka perolehan suara PBB akan melonjak.
