MAKASSAR, SULSELEKSPRES.COM – Anti Corruption Committee (ACC) meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan tindakan atas kasus korupsi yang sudah di supervisi langsung oleh KPK.
Pasalnya, sejauh ini KPK tidak pernah bertindak serius dalam menyelesaikan kasus korupsi yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan kasus yang di supervisi langsung oleh KPK, baik yang ditangani Polda Sulsel maupun Kejati Sulsel.
Direktur ACC, Thalib, mengatakan bahwa selama ini pihaknya selalu melakukan pelaporan termasuk merespon kasus-kasus lokal dengan meminta kpk untuk melakukan supervisi. Ini juga tidak pernah direspon dengan tindakan nyata.
“KPK hanya merespon dengan surat, tidak ada upaya secara nyata kita lihat dan itu tidak berlanjut ke tahap selanjutnya,” katanya, saat dikonfirmasi, Rabu (24/10/2018).
Padahal, kata dia, perilaku korupsi di Sulsel cukup tinggi. Dan itu tiap tahun pihaknya merilis jumlah kasus, ketuhian negara dari itu, hingga modus untuk melakukan tindakan melanggar hukum tersebut.
Baca juga:
“Kita minta agar beberapa kasus yang telah di supervisi oleh KPK bisa ditindak lanjuti hingga ke pengadilan dan karena selama ini, itu tidak terjadi,” jelasnya.
Dari data yang dicatat oleh ACC ada lima kasus korupsi yang di supervisi langsung oleh KPK adalah dugaan korupsi reklamasi Centre Point Of Indonesia (CPI), dan Pembebasan Lahan Bandara Mangkendek.
Kemudian Penyewaan Lahan Negara, di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo. Serta Korupsi Alkes Pangkep dan Pembangunan Laboratorium Olahraga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar.
“Kita berharap, ada progres yang terjadi disini dan ini sangat penting karena di Sulsel ini para koruptor merasa tidak ada pengawasan sama sekali. Kami sudah sering menyuarakan itu,” harapnya.
