SULSELEKSPRES.COM, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa masih menghadapi pekerjaan rumah dalam mempercepat reformasi birokrasi. Meski Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2025 meningkat menjadi 78,71 dengan kategori BB, penurunan capaian Reformasi Birokrasi (RB) Tematik menjadi catatan yang harus segera dibenahi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, saat membuka kegiatan Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 di Hotel Vasaka Makassar, Rabu (11/11/2026).
Andy Azis menegaskan, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi maupun pencapaian angka evaluasi. Perubahan harus terlihat dalam pola kerja aparatur, integritas pemerintahan, serta kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Indeks Naik, RB Tematik Justru Menurun
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gowa pada 2025 mencapai 78,71 atau meningkat 0,44 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 78,27.
Namun, peningkatan tersebut belum merata pada seluruh komponen penilaian.
Komponen RB General meningkat dari 66,29 menjadi 67,32. Sebaliknya, RB Tematik mengalami penurunan dari 11,98 menjadi 11,39.
“Capaian ini patut kita apresiasi, namun penurunan RB Tematik harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memperkuat keterkaitan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkap Andy Azis.
Menurutnya, penurunan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung langsung dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat.
Lima Aspek Jadi Fokus Percepatan 2026
Memasuki 2026, pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Gowa mengacu pada 15 indikator RB General dalam Lembar Kerja Evaluasi Kementerian PANRB.
Indikator tersebut mencakup akuntabilitas kinerja, integritas, kepuasan masyarakat, pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pengadaan, kualitas kebijakan, pengendalian intern hingga digitalisasi arsip.
Di sisi lain, Gowa juga mencatat capaian positif pada Indeks Reformasi Hukum sebesar 73,80, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,01.
Untuk mempercepat pencapaian target tahun ini, Andy Azis menekankan lima hal penting, yakni komitmen pimpinan, pencapaian target, kualitas data dan bukti dukung, koordinasi serta kolaborasi antarperangkat daerah, dan penguatan reformasi birokrasi tematik.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah tidak hanya menyerahkan urusan reformasi birokrasi kepada tim atau bagian tertentu, tetapi terlibat langsung mengendalikan pelaksanaan rencana aksi sesuai tanggung jawab masing-masing.
Evaluasi berkala juga harus dilakukan untuk memastikan validitas data, mengidentifikasi hambatan, serta mempercepat penyelesaian indikator yang belum memenuhi target.
“Saya juga meminta Bagian Organisasi selaku koordinator agar mengoptimalkan fungsi fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Setiap hasil monitoring harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Pelayanan Publik Jadi Ukuran Keberhasilan
Andy Azis mengingatkan bahwa esensi reformasi birokrasi adalah perubahan budaya kerja untuk membangun aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Penerapan nilai ASN BerAKHLAK serta pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi bagian dari upaya menyederhanakan proses pemerintahan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi.
Ia menegaskan, masyarakat tidak mengukur keberhasilan pemerintah dari banyaknya dokumen maupun laporan yang dihasilkan, melainkan dari kemudahan memperoleh pelayanan, kepastian prosedur, kecepatan penyelesaian urusan, dan manfaat yang dirasakan.
“Masyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari kemudahan pelayanan, kepastian prosedur, kecepatan penyelesaian urusan, dan manfaat yang mereka rasakan,” jelasnya.
Karena itu, tahun 2026 diharapkan menjadi momentum bagi Pemkab Gowa untuk mempercepat perubahan birokrasi, bukan sekadar mempertahankan predikat BB, tetapi juga meningkatkan kualitas pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Birokrasi yang baik bukan hanya birokrasi yang mendapatkan penilaian baik, tetapi birokrasi yang mampu menghadirkan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
Selangkah Menuju Predikat A
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gowa, Taufik, mengatakan kegiatan monitoring tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun sebelumnya.
Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana aksi pada masing-masing perangkat daerah, mengidentifikasi kendala pencapaian indikator, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah percepatan terhadap indikator yang belum optimal.
Ia menyebutkan, capaian indeks reformasi birokrasi Gowa sebesar 78,71 pada 2025 dinilai sudah semakin mendekati predikat A.
“Kurang lebih satu koma tiga poin lagi kita sudah berada pada posisi A. Semoga pencapaian tahun 2026 ini bisa sama-sama kita wujudkan, mengingat beberapa indikator strategis sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan nilai daripada tahun sebelumnya,” tuturnya.
Taufik menjelaskan, peserta monitoring berasal dari perangkat daerah yang menjadi objek penilaian pada 15 area reformasi birokrasi general dan dua area reformasi birokrasi tematik.
Dua area RB Tematik yang menjadi perhatian meliputi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.
Melalui monitoring tersebut, Pemkab Gowa berharap seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan rencana aksi secara terukur.
Tantangannya kini bukan semata mengejar tambahan nilai untuk mencapai predikat A, melainkan memastikan setiap perbaikan birokrasi benar-benar berdampak pada pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
